Papua Barat – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Papua Barat yang mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat kampung. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah maju dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat di wilayah Papua Barat.
Direktur Eksekutif YLBH Sisar Matiti, Yohannes Akwan, SH., MAP., CLA., mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik perubahan kebijakan Kemenkumham RI yang kini lebih memfokuskan bantuan hukum gratis bagi pencari keadilan di Papua Barat.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Kanwil Kemenkumham Papua Barat dalam mendorong pembentukan Posbakum hingga ke tingkat kampung. Ini menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk di pelosok-pelosok terkecil,” ujar Yohannes Akwan.
Selain itu, YLBH Sisar Matiti juga mendukung penuh kegiatan pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Papua Barat. Pelatihan ini ditujukan bagi mereka yang sudah terdaftar dalam Pos Bantuan Hukum di beberapa kelurahan dan kampung di Papua Barat.
Menurut Yohannes, untuk menjadikan sebuah kampung atau kelurahan sebagai daerah sadar hukum, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan kebijakan nasional. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara Kemenkumham dengan kementerian terkait agar kebijakan ini dapat didukung dengan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
“Kami berharap ada kebijakan tingkat nasional yang memastikan setiap kampung memiliki Posbakum yang didukung oleh paralegal yang telah dilatih dan tersertifikasi. Selain itu, koordinasi antar-kementerian sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas kebijakan ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, YLBH Sisar Matiti berkomitmen untuk berkontribusi dalam kajian paralegal guna menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengisi Posbakum di seluruh kampung di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Program ini sangat baik dalam konteks Papua. Oleh karena itu, kami berharap gubernur dan para bupati dapat mengagendakan kebijakan ini melalui bagian hukum dan pemerintahan di daerah masing-masing agar implementasinya berjalan dengan optimal,” pungkas Yohannes Akwan.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan keberadaan Posbakum di tingkat kampung dapat semakin memperkuat akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat Papua Barat.
