Mempertahankan Keterwakilan Orang Papua di DPRD
“loh, kau ini kan aktivis. Ketua BEM Kehutanan UNIPA, PMKRI Regio Papua Barat, kenapa mau jadi Caleg? Orang-orang sepertimu ini yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penyeimbang, sebagai suara jika ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah yang tidak mewakili kemanfaatan bagi rakyat. Apalagi kau ini kan fokus di masalah HAM untuk Orang Papua dan juga dalam masalah lingkungan?” sekilas itulah pertanyaan pertama saya ketika menjajaki komunikasi dengan Pilatus Pilamo Lagowan. Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Manokwari dari Partai NasDem dengan nomor urut 7.
Jawaban yang diberikan olehnya memang cukup klasik, tapi tidak cukup untuk menggelitik. Concern dari Pilatus adalah keterwakilan orang Papua di legislatif daerah yang kian hari kian tergerus. Sebagai sosok yang aktif membela hak asasi orang Papua pada khususnya, Pilatus ingin agar keterwakilannya, mampu menyumbang suara orang Papua yang bisa termarjinalkan jika tidak ada perubahan.
“Fenomena yang saya lihat sekarang, perbandingan antara OAP dan Non OAP di badan legislasi daerah maupun pusat, semakin lama semakin tipis perbandingannya. Tidak usah jauh-jauh, semenjak ditinggal oleh Almarhum Demianus Ijie, Orang Asli Papua (OAP) yang duduk di DPR-RI dari Papua Barat itu sudah tidak ada. Saya khawatir fenomena ini bisa berlanjut di badan legislatif daerah,” kata Pilatus.
Iya mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang itu cukup ironis. Karena di Tanah Papua, dengan adanya Otonomi Khusus, seharusnya partai ketika merekrut kader memprioritaskan OAP. Namun pada kenyataannya, keterwakilan OAP di DPRD Kota/Kabupaten Papua Barat sangat minim. Contohnya di Kota Sorong, dari 30 anggota DPRD, hanya 6 orang yang merupakan OAP.
“Hal ini yang saya akan perjuangkan, salah satunya dengan memberi contoh kepada generasi muda, khususnya anak-anak Papua supaya jangan segan-segan untuk berpolitik praktis. Karena kami ini hidup dengan adat, maka untuk mengimplementasikan kearifan lokal maupun adat yang kami pegang ke dalam kebijakan politik praktis, ya harus melalui dewan perwakilan rakyat,” lanjutnya berceritera.
Apa yang dirasakan oleh Pilatus sudah menjadi kekhawatiran banyak praktisi maupun pemerhati sosial di Papua. Keterwakilan OAP yang bisa tergerus. Fenomena ini bisa mengakar dari beberapa masalah sosial. Antara lain kurangnya minat anak muda Papua untuk terjun langsung berpolitik praktis.
Akan Sering Terjun Untuk Memberikan Pendidikan Politik
“kenapa anak muda Papua enggan untuk berpolitik? Ada beberapa faktor yang saya lihat, salah satunya adalah kurangnya pendidikan politik yang baik. Akhirnya apa? Banyak yang apatis. Selain itu, tingginya biaya politik serta kurangnya dukungan dari politisi senior. Maka itu, saya ingin memberi contoh dan jika terpilih, saya akan sering-sering turun ke masyarakat, terutama ke kampus-kampus dan perkumpulan pemuda untuk memberikan pemahaman politik yang baik dan benar kepada mereka. Paling tidak bisa memberi langkah konkrit bagi OAP di Tanah Papua,” katanya berharap.
Jalan yang ditempuh oleh Pilatus Lagowan dikatakan cukup berdarah-darah. Dengan umur yang masih dibilang sangat tergolong muda, dunia aktivisme sudah bukan hal baru baginya. Pada tahun 2016 – 2017, ia didapuk menjadi Ketua BEM – Sylva Fakultas Kehutanan UNIPA, yang dilanjutkan menjadi Presiden Mahasiswa UNIPA pada tahun 2017 – 2018.
Ketika ia menjabat sebagai Ketua BEM – Sylva Fakultas Kehutanan UNIPA, pernah menggelar seminar dengan tema Potensi Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Meja, dimana hasil dari seminar tersebut dibawa ke Jakarta untuk dipresentasikan di Kepala Staf Kepresidenan. Menurutnya, ada banyak potensi ekonomi di Manokwari yang bisa dioptimalkan tanpa merusak lingkungan, salah satunya adalah memperkenalkan wisata Gunung Meja dengan biota flora dan faunanya.
Catatan aktivisme selama perkuliahan, menghantarnya menjadi Komisaris Daerah PMKRI Regio Papua Barat pada periode 2020 – 2022. Saat ini ia masih menjabat sebagai Ketua DPD Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (KP2IT) hingga tahun 2027 nanti.
Sepak terjang itulah yang memperkenalkan Pilatus dengan Dominggus Mandacan, Mantan Gubernur Papua Barat periode 2017 – 2022. Beruntung baginya, kedekatan dengan Mandacan menghasilkan endorsement atau dukungan dari Gubernur yang mendapat julukan Bapak Pembangunan Papua Barat dari masyarakat.
“dukungan dari Bapa Dominggus itu sangat saya apresiasi. Saya mendapat banyak pembelajaran dari beliau dalam dunia politik praktis. Kedekatan beliau dengan masyarakat menjadi panutan bagi saya, agar jangan pernah meninggalkan masyarakat, mau itu dia yang memilih saya ataupun tidak,”
Pilatus selama berkampanye, mendapatkan dukungan kolektif baik itu secara materi dan moriil dari rekan maupun masyarakat yang bersimpati kepadanya. Sebuah pembelajaran politik yang baik untuk anak muda. Baginya, dukungan materi, baik biaya kampanye maupun sumbangan-sumbangan lainnya dari masyarakat merupakan pertanda adanya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.
“saya beruntung mempunyai rekan dan kawan juga masyarakat yang menaruh banyak kepercayaan kepada saya. Tentu ini menjadi modal saya untuk bisa berjuang tanpa beban untuk Kabupaten Manokwari nantinya jika saya berhasil duduk menjadi anggota DPRD. Kepercayaan ini menjadi motivasi saya untuk berbuat yang lebih dan lebih. Tentu kekritisan saya selama ini tidak akan hilang. Malah perjuangan HAM, lingkungan dan Orang Papua saya akan bawa ke lembaga yang lebih konkrit,” tutupnya.
Fredi Nusa
