Jelang pemilihan serentak 2024 nanti, Zainudin Patta, SH., Direktur Penanganan Perkara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti menganggap diskursus dan wacana politik di Papua Barat, masih berkutat pada pembicaraan tentang elektabilitas partai dan penokohan calon saja, belum menyentuh isu utama yang dibutuhkan oleh orang Papua.
“Kita sudah memasuki tahun politik. 2024 sudah sebentar lagi, tapi yang didiskusikan dalam wacana sosial politik menjelang 2024 itu masih belum menyentuh isu Ekonomi, Sosial, Budaya maupuan HAM. Orang Papua seakan disodorkan opsi-opsi politik yang semakin mengikis kemandirian orang Papua. Contohnya saja, perbandingan populasi antara OAP (Orang Asli Papua) dan Non Papua yang gap (celah)nya semakin mengecil, bahkan di beberapa daerah sudah lebih banyak Non OAP dibandingkan dengan OAP. Ini apa artinya? Berarti kesempatan OAP untuk bisa produktif juga semakin kecil. Jika produktivitas orang Papua semakin dipersempit, maka tingkat kemiskinan juga otomatis tidak bisa akan ada perubahan yang signifikan. Ini seperti pembiaran agar orang Papua cuma bisa berharap, contohnya pada dana bagi hasil saja, atau menjual tanah-tanah ulayatnya saja pada korporasi, sedangkan mereka tidak ikut nimbrung dalam kegiatan ekonomi pada tanah mereka sendiri,” ujar Patta pada saat memberikan pelatihan sosial politik di kantor YLBH Sisar Matiti pada Minggu (19/03/2023).
Ia menganjurkan agar partai-partai politik yang berkontestasi nanti bisa menyodorkan pemikiran-pemikiran dan terobosan baru untuk iklim sosial politik dan ekonomi di Papua Barat.
“Ya pola partai politik selama ini di Papua cuma bisa menyodorkan calon, figuritas seorang tokoh, identitas seorang calon. Penokohan masih sangat kental tanpa menyodorkan ide yang realistis bagi Tanah Papua. Dengan adanya penokohan seperti ini, masyarakat terbuai dengan identitas saja. Sedangkan integritas maupun gagasan untuk memperbaiki Tanah Papua ini belum diperlihatkan. Ini yang diperhatikan oleh partai kan cuma soal elektabilitas, untuk apa? Ya untuk kepentingan partai to? Sampai duduk di DPRD, atau sebagai kepala daerah, ada kebijakan apa yang dirumuskan untuk kepentingan Papua? Saya lihat belum ada yang begitu signifikan. Masih banyak industri-industri liar yang beroperasi, mau itu kayu, emas, atau lainnya. Ini seperti merangkul kepentingan oligarki saja. Nah ini yang harus kita jadikan target utama yang harus dihadirkan oleh para calon tersebut. Kita minta mereka punya rencana kegiatan kalau terpilih. Jangan lagi terbuat oleh si A adalah seorang ini atau itu, tapi si A ini bisa bikin apa? Rekam jejaknya seperti apa? Jangan kemudian calon yang masih minim gerakan untuk kepentingan Papua dicalonkan karena elektabilitas saja. Makanya kita di nasional bisa punya anggota DPR atau Kepala Daerah yang tidak bisa apa-apa seperti artis-artis itu. Hasilnya apa? Nol besar,” imbuh Patta.
Patta kembali mengingatkan agar anak muda Papua bisa lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah maupun isu-isu sosial yang timbul dalam keseharian di Tanah Papua.
“Semakin kita kritis terhadap kebijakan-kebijakan, terhadap isu-isu sosial dan HAM di Tanah Papua, semakin kita mengasah diri sendiri untuk bisa menjadi gerakan perubahan. Siapa tau to, satu dua tahun lagi ada yang di antara kita bisa menjadi Caleg? Kita bisa membawa perubahan jika kita bisa kritis dan mencari solusi,” pungkasnya.
