HomeKabar BintuniPeristiwa Penting dalam Sejarah Pelanggaran HAM di Papua

Peristiwa Penting dalam Sejarah Pelanggaran HAM di Papua

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua menjadi catatan penting dalam sejarahnya sejak bergabung dengan Indonesia. Dalam kurun lima tahun terakhir saja, menurut Laporan Kontra(S) terdapat 534 kasus pelanggaran HAM di Papua. Data ini terdiri dari berbagai jenis pelanggaran yang melibatkan kekerasan oleh aparat keamanan, extra judicial killing, penyiksaan hingga penghilangan paksa.

Sejak menjadi bagian dari Indonesia melalui referendum “Act of Free Choice” pada tahun 1969, berbagai pelanggaran HAM telah dicatat oleh berbagai organisasi, berikut daftar pelanggaran-pelanggaran HAM signifikan yang harus menjadi perhatian:

1. Operasi Trikora (1961-1962)

Operasi Trikora adalah operasi militer yang digagas oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 yang bertujuan merebut wilayah Papua Barat yang masih berada dalam penguasaan Belanda. Operasi ini merupakan operasi gabungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang melibatkan unsur Angkatan Laut, Darat dan Udara. Operasi ini melibatkan serangkaian tindakan militer yang menyebabkan banyak korban jiwa dan penderitaan bagi warga Papua.

Referensi:

  • John Saltford, “West Papua: The Obliteration of a People” – Buku ini menggambarkan bagaimana tindakan militer Indonesia selama Operasi Trikora menyebabkan penderitaan besar bagi penduduk asli Papua. Saltford menjelaskan secara rinci operasi militer yang dilakukan dan dampaknya terhadap masyarakat Papua, serta menyoroti kurangnya perhatian internasional terhadap pelanggaran HAM yang terjadi.

2. Act of Free Choice (1969)

Lebih dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), Act of Free Choice yang diplesetkan dengan Act of No Choice merupakan referendum yang hingga kini masih menjadi perdebatan perihal keabsahannya.

Referendum ini dianggap tidak adil karena hanya melibatkan sekitar 1.025 perwakilan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia, dan mereka di bawah tekanan untuk memilih integrasi dengan Indonesia. Banyak warga Papua yang merasa bahwa hak mereka untuk menentukan nasib sendiri telah dilanggar.

Referensi:

  • P. J. Drooglever, “Indonesia: The Act of Free Choice” – Drooglever, seorang sejarawan terkemuka, meneliti proses dan hasil dari referendum yang kontroversial ini. Dia mengungkapkan bahwa banyak perwakilan yang dipilih berada di bawah tekanan militer untuk mendukung integrasi dengan Indonesia, sehingga referendum ini tidak mencerminkan kehendak rakyat Papua yang sebenarnya.

3. Pembantaian Biak (1998)

Pada 6 Juli 1998, terjadi insiden tragis di Biak, di mana pasukan keamanan Indonesia menembaki demonstran damai yang mengibarkan bendera Bintang Kejora. Puluhan orang tewas dan banyak yang lainnya ditangkap dan disiksa. Pembantaian Biak menjadi salah satu simbol pelanggaran HAM berat di Papua.

Referensi:

  • Amnesty International, “Biak Massacre: A Chronology of Violence” – Laporan ini menyajikan kronologi rinci dari peristiwa tragis di Biak, termasuk kesaksian korban dan saksi mata. Amnesty International menyoroti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah Indonesia.

4. Insiden Wasior (2001)

Insiden Wasior terjadi pada tahun 2001 ketika pasukan keamanan Indonesia melakukan operasi militer di distrik Wasior, Papua Barat. Operasi ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap serangan terhadap perusahaan kayu, namun mengakibatkan pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa terhadap warga sipil.

Referensi:

  • Komnas HAM, “Wasior Case: Human Rights Violations in Papua” – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia menyelidiki insiden ini dan menghasilkan laporan yang mendokumentasikan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi selama operasi militer di Wasior. Laporan ini menjadi dasar bagi upaya advokasi untuk menuntut keadilan bagi para korban.

5. Operasi Militer di Nduga (2018-2020)

Operasi militer yang dimulai pada tahun 2018 di Kabupaten Nduga, Papua, dilaporkan telah menyebabkan ribuan warga sipil mengungsi. Operasi ini dilancarkan setelah pembunuhan terhadap pekerja konstruksi jalan oleh kelompok bersenjata. Banyak laporan menyebutkan terjadinya pelanggaran HAM terhadap warga sipil selama operasi berlangsung.

Referensi:

  • Human Rights Watch, “Nduga: Humanitarian Crisis in Papua” – Laporan dari Human Rights Watch mendokumentasikan krisis kemanusiaan yang terjadi akibat operasi militer di Nduga. Laporan ini menyajikan bukti-bukti tentang pengungsian massal, kekerasan terhadap warga sipil, dan kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut.

Sejarah Papua ditulis pada lembaran panjang yang dipenuhi bercak merah. Di balik tangis dan peluh darah anak-anak Papua, terdapat harapan adanya suara-suara yang meskipun lirih, namun akan menggema pada waktunya tentang hak-hak dasar Orang Papua yang butuh pengakuan, penghormatan dan perlindungan.

Referensi:

  1. John Saltford, “West Papua: The Obliteration of a People.”
  2. P. J. Drooglever, “Indonesia: The Act of Free Choice.”
  3. Amnesty International, “Biak Massacre: A Chronology of Violence.”
  4. Komnas HAM, “Wasior Case: Human Rights Violations in Papua.”
  5. Human Rights Watch, “Nduga: Humanitarian Crisis in Papua.”
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments