HomeKabar BintuniKedaulatan Pangan dan Tenaga Kerja Orang Papua dari Kacamata Soekarno

Kedaulatan Pangan dan Tenaga Kerja Orang Papua dari Kacamata Soekarno

Soekarno. Sumber: Google.com

“Mengelola hutan dan menciptakan peluang kerja bagi warga Papua.”

Kalimat tersebut keluar dari Presiden Republik Indonesia Pertama, yakni Soekarno. Tepa pada hari Perayaan Hari Tani bulan September tahun 1965, Soekarno mengungkap fakta penting soal ketahanan Papua. Bahwa, kecocokan lahan di Nusantara menjadi hal yang penting dalam konteks produksi pangan. 

Tak melulu beras, umbi dan sagu bisa jadi pilihan kebutuhan pangan. Maksud Soekarno dengan kalimat itu adalah membongkar monopoli beras yang hingga saat ini terjadi. Tujuannya sederhana, yakni mengoptimalisasi produksi pangan di Indonesia. 

Pertanyaannya, apakah kitah Soekarno tentang kedaulatan pangan sama dengan proek ketahanan pangan saat ini? 

Program Pemerintah membuka sejuta hektare sawah di Papua, misalnya. Hal ini menuai kontroversi sejumlah pihak. Khususnya, apabila menggunakan kacamata Presiden RI. Setidaknya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) punya pandangan yang searah dengan Soekarno.

“Yang jadi pertanyaan apakah padi yang ditanam merupakan kebutuhan pangan orang Papua. Pasti ini akan melibatkan korporasi, tekanan sosial di Papua ini kan juga karena masalah investasi,” ujar Kepala Departemen Penggalangan Sumber Daya Walhi, Oslan Purba saat konferensi pers di Jakarta, 2019 lalu.

Kasus ini terhitung sudah basi lantaran sudah 2 tahun sejak proyek tersebut keluar. Namun, ini kembali mengingatkan kita bahwa kedaulatan pangan juga bergantung dengan produk pangan lokal dan kecocokan tanah.

Tak semua lahan dapat ditanami padi, jagung, dan kedelai. Sebagaimana Soekarno pernah menyebut urusan pangan, adalah urusan hidup dan mati bangsa dan rakyatnya. Salah satu implikasinya ialah sektor tenaga kerja.

Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Tenaga Kerja

Premis yang Soekarno bawa soal kedaulatan pangan adalah: menggarap lahan pangan serius, artinya menggarap lapangan kerja baru.

Bayangkan ada program sejuta hektare lahan sagu untuk orang Papua. Maka, pemerintah tak perlu repot mengucurkan dana untuk memberikan pelatihan penanaman dan pengurusan padi kepada mereka. 

Merujuk pada hasil riset Pangan dan Tata Guna Lahan (the Food and Land Use – FOLU) yang dilakukan oleh tim Universitas Papua, Center for International Forestry Research (CIFOR), dan pemerintah daerah Papua Barat, Papua punya potensi besar menciptakan lapangan kerja dari sektor pangan.

Artinya, pemanfaatan sumber daya alam yang tepat dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. 

Bayangkan, melansir dari kontan.co.id, sekitar 80 persen pasokan makanan di Papua berasal dari luar Papua pada tahun 2019. Ini menyiratkan bahwa pangan lokal Papua belum dimanfaatkan dengan baik. Termasuk sagu.

Bisa jadi, salah satu alasan mengapa program kedaulatan pangan masih jauh dari keberhasilan ialah karena tidak mengindahkan pemikiran Soekarno kala itu. Hal ini bahkan diamini oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pada tahun 2020.

Dalam acara Pekan Sagu Nasional (PSN), ia menyebut bahwa daya serap tenaga kerja industri sagu masih rendah.

“Penyerapan tenaga kerja pada yang disampaikan juga masih sangat rendah 280.000 kepala keluarga,” ujarnya, mengutip dari money.kompas.com, 2020.

“Coba bisa dibayangkan kalau kita mendorong saja pemanfaatan lahan sagu yang ada di tanah Papua dari 5 persen rata-rata bisa menjadi 15 persen saja, bisa dibayangkan betapa besar dari penyerapan tenaga kerja yang bisa kita manfaatkan di sana,” imbuhnya.

Kurang lebih seperti itu cara Soekarno memandang kemandirian pangan masyarakat Indonesia.

Apa Kabar Industri Sagu Indonesia?

Saat ini, produksi sagu sudah mulai ditingkatkan. Tahun 2020, Kementerian Pertanian mengembangkan tanaman sagu di dua kabupaten dan dua provinsi. Pertama, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, seluas 100 hektar. Kedua, Kabupaten Jayapura, Papua, berupa penataan seluas 300 hektare.

Pandemi Covid-19 seakan membuka tabir ketahanan pangan dunia. Tak sedikit negara yang mulai memikirkan stok pangan mereka dan mencari makanan alternatif. Thailan, misalnya. Mereka mulai memikirkan stok beras untuk keperluan pangan warganya.

Ini pun terlihat dalam kebijakan Kementan. Mereka menargetkan produksi sagu tahun 2020 mencapai 472.865 ton. 

 

Sumber:

Arif, Ahmad. 2019. Sagu Papua untuk Dunia. Jakarta: Kepustakaan Populer GramediaSarni Rante Allo Bela,

Paino, Christopel. 2020. Sagu, Sumber Pangan Nasional yang Belum Dimaksimalkan. Mongabay edisi 30 Juli 2020.

Tanpa nama. 2020. Produksi Sagu Terus Dikembangkan dan Ditingkatkan. Mediaperkebunan.id edisi 15 September 2020.

Yuniarto, Tri Kurnia. 2019. Walhi Kritik Program Pemerintah Buka Sejuta Hektare Sawah di Papua. Katadata edisi 27 September 2019.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments