Puluhan orang mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Teluk Bintuni, pada 22/9/2020. Masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Bintuni Bergerak ini mempertanyakan dan menyatakan sikap di hadapan KPUD perihal polemik kekisruhan data Ali Ibrahim Bauw yang diloloskan oleh KPUD pada saat pendaftaran bakal calon Bupati Teluk Bintuni.
Kekisruhan data ini mulai menuai polemik ketika istri sah dari Ali Ibrahim Bauw, Sri Utamiati, S.Pd menyurati KPUD Teluk Bintuni perihal kesalahan data diri, serta tidak disertakannya keluarga sah Ali Bauw dalam proses verifikasi.
Surat pengaduan yang kemudian ditindak lanjuti dengan laporan polisi yang dibuat oleh Sri Utamiati, S.Pd didampingi oleh kuasa hukumnya, Cosmas Refra, SH., MH ini, menurut Yohanes Akwan, Ketua Aliansi Bintuni Bergerak menjadi titik nadir kepercayaan masyarakat terhadap KPUD Teluk Bintuni yang dirasa semakin tidak transparan.
“kami hari ini melakukan aksi karena kami rasa KPUD ini harus menunjukkan profesionalitas dan transparansinya dalam proses Pilkada Serentak ini. Ini istri Ali Ibrahim Bauw sudah memberikan surat secara langsung, surat keberatan namanya serta anak-anaknya disertakan dalam segala proses verifikasi. Loh ini aneh, istri dan anak dari Ali Bauw ini disertakan dalam data administrasi kependudukan sebagai syarat pencalonan, tapi mereka sendiri tidak pernah diajak komunikasi oleh Ali Bauw,” ujar Yohanes.
“KPUD sudah memberikan surat balasan terhadap keberatan dari ibu Sri Utamiati, tapi ini terkesan sepihak. Harusnya dua pihak itu didudukkan, dan saling melakukan klarifikasi. Ini kok cuma klarifikasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang merasa keberatan tidak diajak komunikasi, Jangan begitu lah, ini tahun 2020, kita harus transparan,” imbuh Yohanes.
Sasli Kadir, Koordinator Aksi Bintuni Bergerak juga mengungkap kekhawatiran yang sama. Menurutnya, prinsip pemilihan itu harus transparan. “kita berbicara tentang amanat rakyat, lah bagaimana kalau soal data saja, tidak ada keterbukaan? KPUD harus transparan dong. Ini demokrasi, sudah bukan zamannya lagi sembunyi-sembunyi,” ungkap Sasli.
Aksi yang hanya berlangsung sekitar 30 menit tersebut, diterima oleh Ketua KPUD, Heri Arius Salamahu. Menurut Heri, semua proses verifikasi yang dilakukan oleh KPUD sudah sesuai dengan aturan PKPU. “jika masyarakat merasakan bahwa ada kekurangan, silahkan ditindak lanjuti dengan melakukan laporan ke instansi-instansi terkait. Kami melakukan semua sudah sesuai dengan prosedur,” ujar Heri.
Yohanes Akwan merasa pernyataan sikap Aliansi Bintuni Bergerak sebagai elemen dari masyarakat harus diketahui oleh pemerintah provinsi dan pusat. “Surat pernyataan sikap kami ini akan kami tembuskan ke seluruh stake holder penyelenggara pilkada ini, serta seluruh instansi terkait dengan penyelenggaraan yang transparan di semua tingkatan dari daerah, provinsi hingga nasional. Kami juga menembuskan ke Ombudsman dan ICW, agar hal ini bisa menjadi perhatian pemerintah pusat,” kata Yohanes.
“Ini istrinya Ali Bauw sampai datang dari Bandung untuk mencari keadilan, bagaimana bisa KPUD bungkam terhadap fakta ini. Ini ada yang tidak beres kan, berarti? tutup Yohanes.
