Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak hari ini mulai mengizinkan kembali Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau yang lazim kita kenal sebagai Car Free Day (CFD). Pelonggaran aktivitas masyarakat pada masa transisi ini dibuka secara bertahap.
Pada hari Minggu, 21/06/2020 terpantau masyarakat berbondong memadati area CFD untuk melakukan aktivitas berolahraga seperti layaknya CFD pra-pandemi Covid-19. Tampak dari beberapa tangkapan layar, suasana di Jalan Thamrin penuh dengan masyarakat yang menyemut.
Pemprov DKI Jakarta mengizinkan kembali dibukanya CFD ini sebagai masa uji coba, dengan protokol kesehatan yang harus ditaati, yakni memakai masker dan menjaga jarak tentunya. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasanya memadati CFD pun belum diizinkan untuk menggelar lapak.
Padatnya masyarakat yang berjubel memenuhi area CFD, menjadi kritik bagi pemerintah yang seolah memaksakan berlakunya masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar menuju ke masa kelaziman baru.
Statistik persebaran serta penyebaran Covid-19 yang belum juga melandai merupakan kehawatiran akan munculnya klaster-klaster baru akibat dari terkonsentrasinya massa akibat dari dilonggarkannya PSBB.
Jenuhnya warga megapolitan seperti DKI Jakarta yang berada di rumah saja selama tiga bulan menjadi penyebab mengapa area CFD bisa begitu padat. Masyarakat ingin mengambil momentum sejenak untuk bisa beraktivitas di ruang publik.
Masyarakat Teluk Bintuni Lebih Tertib
Dilihat dari pantauan sekilas, masyarakat yang melakukan aktivitas di area CFD Thamrin dengan bersepeda, bukanlah masyarakat dengan tingkat literasi yang rendah. Ini adalah sebuah ironi, jika dibandingkan dengan masyarakat di daerah dengan akses komunikasi yang masih sulit, terlihat lebih tertib dalam mengantisipasi pandemi ini.
Berbeda dengan masyarakat di kota-kota besar seperti DKI Jakarta dan Surabaya yang menjadi episentrum wilayah merah, masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, contohnya masih tertib menjalani PSBB mandiri.
Kesadaran masyarakat akan minimnya akses kesehatan serta sosialisasi dari pemerintah daerah yang begitu masif, menjadi sebuah kultur baru untuk menyikapi pandemi ini. Terlihat jalan protokol serta pusat berkumpulnya masyarakat masih terbilang sepi. Masyarakat lebih memilih untuk tetap menjalankan aktivitasnya di rumah saja karena kesadaran diri akan bahaya dari penularan virus ini.
Dari pantauan-pantauan perilaku masyarakat ini, konsolidasi pemerintah pusat dan daerah seharusnya bisa lebih dimaksimalkan lagi dalam membaca perilaku masyarakat ketika menyikapi sebuah fenomena.
Di saat kurva yang tak kunjung melandai, pelonggaran PSBB yang terkesan dipaksakan, apalagi dengan tipikal masyarakat yang cuek, harusnya menjadi catatan sendiri. Apakah kita sudah siap dengan Herd Immunity?
Fredi Nusa
