HomeKabar BintuniAksi Masyarakat di Manokwari, Meminta Mandacan Diperpanjang

Aksi Masyarakat di Manokwari, Meminta Mandacan Diperpanjang

Yosua Sayori (kiri berjaket putih hijau) dan massa Aliansi Peduli Perpanjangan dan Pejabat Karateker Gubernur Papua Barat pada aksi di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari pada (21/04).

Aliansi masyarakat yang menamakan diri Aliansi Peduli Perpanjangan dan Penjabat Karateker Gubernur Papua Barat melakukan aksi pada hari ini (21/04), di depan Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari.

Dalam aksinya, mereka meminta agar DPRD Provinsi Papua Barat agar segera melakukan rapat pleno, untuk memperpanjang masa jabatan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan hingga 2024 nanti.

Untuk diketahui, masa jabatan Dominggus Mandacan akan berakhir pada tahun 2022. Dimana pada masa itu hingga pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024, para kepala daerah yang habis masa jabatannya akan diisi oleh Penjabat, yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Foto-foto aksi massa. Sumber: Istimewa.

Koordinator Aliansi, Yosua Sayori dalam orasinya membuat petisi yang berisi:Mendukung perpanjangan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan untuk melanjutkan jabatannya hingga 2024, Jika pun Dominggus Mandacaran harus mengakhiri periode pertamanya, maka Mendagri harus menunjuk Dominggus Mandacan sebagai Penjabat Gubernur hingga 2024.

Mereka dalam petisi juga menolak penjabat gubernur Papua Barat nanti yang berasal dari kalangan TNI-Polri, serta yang akan menjabat nanti haruslah dari pihak yang pernah memperjuangkan pemekaran provinsi Papua Barat, salah satunya adalah Dominggus Mandacan.

“Penjabat Gubernur harus dari kalangan yang pernah berjuang dalam pemekaran Papua Barat, kami menolak Penjabat yang tidak pernah berjuang untuk pemekaran. Kami meminta kepada seluruh anggota DPRD Papua Barat untuk segera rapat pleno perpanjangan masa jabatan Gubernur Papua Barat, dan diusulkan kepada presiden, untuk mendapatkan Keppres perpanjangan Dominggus Mandacan hingga 2024” ucap Yosua dalam orasinya.

Pemalangan akses menuju Kantor Gubernur Papua Barat yang dilakukan oleh Aliansi Massa.

Aksi yang dilakukan aliansi tersebut, ditutup dengan pemalangan akses ke Kantor Gubernur Papua Barat. Pemalangan dilakukan dengan menimbun material ke jalan, hingga memutuskan total akses menuju kantor gubernur.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments