Teluk Bintuni – Direktur Eksekutif YLBH Sisar Matiti, Yohannes Akwan, menegaskan bahwa kinerja awal Bupati Teluk Bintuni, Yohanes Manibuy, mulai menunjukkan arah yang positif, meski belum sepenuhnya menjawab ekspektasi publik.
Ia menyebutkan bahwa sejumlah pekerjaan rumah dari pemerintahan sebelumnya mulai disentuh dan diselesaikan secara bertahap.
Namun, di sisi lain, persoalan krusial seperti nasib PPPK yang berpotensi dimanfaatkan sebagai komoditas politik juga mulai ditangani secara bertahap.
“Ada progres. Jangan juga kita menutup-nutupi bahwa secara bertahap persoalan ini mulai dituntaskan. PPPK ini isu sensitif, jangan sampai dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu,” tegas Yohannes.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah melaksanakan dua tahap pelantikan PPPK formasi 2024, yakni sebanyak 439 orang pada 5 Agustus 2025 dan 146 orang pada 1 Desember 2025. Sementara itu, sekitar 1.300 formasi PPPK paruh waktu hingga kini masih menunggu pembagian SK.
Untuk itu, ia meminta agar tidak ada spekulasi di tengah masyarakat, terutama bagi para tenaga honorer yang tengah menanti kepastian status mereka.
Yohannes menambahkan bahwa pemerintah daerah sudah cukup transparan dan konsisten dalam menyelesaikan proses ini, serta tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk menunda penyelesaian, melainkan tetap menghadirkan solusi konkret.
Ia juga menyoroti peran DPRK Teluk Bintuni yang dinilai belum maksimal dalam mengawal isu tersebut.
Menurutnya, DPRK tidak cukup hanya bersikap pasif atau sekadar menunggu langkah dari pihak eksekutif.
“DPRK jangan hanya menjadi penonton. Harus berani menekan dan mengarahkan kebijakan anggaran dengan mengurangi dana aspirasi, tunjangan jabatan, dan pos-pos lain di luar gaji, agar ada prioritas untuk menyelesaikan hak-hak PPPK,” katanya.
Ia bahkan mendorong DPRK untuk mengevaluasi alokasi anggaran yang dinilai kurang prioritas, seperti tunjangan jabatan dan dana aspirasi, agar dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
“Kalau serius, anggaran itu bisa disisir. Ini soal keberpihakan,” tambahnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tetap objektif dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak berdasar.
“Mari memberikan apresiasi terhadap kinerja yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, serta hindari spekulasi yang mempermainkan isu. Kebijakan sudah ada, mari kita kawal bersama agar pembagian SK segera diterima oleh rekan-rekan PPPK,” tutupnya.
