Kontestasi politik di Papua Barat Daya yang berlangsung pada 27 November 2024 meninggalkan catatan kelam terkait dugaan pelanggaran pemilu. Tugas berat kini berada di pundak penyelenggara dan pengawas pemilu untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dinilai terstruktur, sistematis, dan masif.
Petrus Kasihiw, calon wakil gubernur dari pasangan ARUS, secara tegas mengungkapkan adanya indikasi kecurangan selama proses pemilu, termasuk praktik money politics yang dilaporkan terjadi di beberapa distrik. “Setelah pencoblosan, kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan pembagian uang dan manipulasi suara,” tegasnya. “Setelah pencoblosan, kami banyak mendapat laporan dari masyarakat soal kecurangan ini. Kuasa hukum kami sedang mengidentifikasi masalah ini,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Kaka Piet ini menambahkan bahwa saat ini proses rekapitulasi suara di tingkat distrik sedang berjalan. Data internal menunjukkan pasangan calon yang didukungnya masih berpeluang besar untuk menang. “Kami optimis. Siapapun yang menang, kami yakin Paslon ARUS yang nantinya dilantik,” jelasnya.
Meski demikian, Kaka Piet menegaskan bahwa hasil pilkada belum final. “Kami akan mengambil langkah hukum selanjutnya. Saya harap masyarakat, terutama para pendukung ARUS, tetap sabar dan mengikuti perkembangan ini,” imbuhnya.
ARUS Telah Mengalami Berbagai Rintangan Sejak Awal Proses Pilkada
Paslon ARUS sendiri menghadapi berbagai tantangan hukum, namun tetap optimis. “Kami sudah lolos dari berbagai rintangan. Kini, kami yang akan melaporkan dugaan kecurangan ini,” tegas Kaka Piet. Ia juga meminta KPU dan Bawaslu untuk segera merespons laporan tersebut agar tidak terkesan pilih kasih.
Sementara itu, tim kuasa hukum Paslon ARUS, Yohanes Akwan, SH., MAP., melaporkan sejumlah pelanggaran terkait praktik money politics kepada Bawaslu, termasuk dugaan pembagian uang kepada pemilih di beberapa distrik tertentu. Ia juga menyebut bahwa bukti berupa rekaman video dan kesaksian dari warga telah diserahkan kepada pihak Bawaslu untuk ditindaklanjuti. “Kami berharap langkah ini memicu respons cepat dan tegas dari Bawaslu,” ungkapnya. “Banyak bukti yang kami kumpulkan dari masyarakat mengenai pelanggaran ini. Kecurangan yang terjadi dapat dikategorikan sebagai terstruktur, sistematis, dan masif,” ungkapnya.
Menurut Yohanes Akwan, peran pengawas pemilu sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi di Papua Barat Daya, provinsi ke-38 di Indonesia. “Kami berharap Bawaslu segera bertindak. Ini masalah serius yang harus ditangani,” tambahnya.
Kecurangan yang diduga terjadi tidak hanya merugikan calon yang bersih, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Sebagai contoh, laporan adanya praktik money politics dan manipulasi suara menunjukkan bagaimana tindakan ini dapat merusak legitimasi hasil pemilu. Dampak lain yang terlihat adalah semakin tingginya rasa skeptis masyarakat terhadap transparansi penyelenggaraan pemilu. Bagi masyarakat, keadilan dan transparansi adalah hal yang mutlak harus dipenuhi.
Kondisi ini memicu gelombang protes dari masyarakat. “Kami ingin pemilu yang jujur dan adil. Masyarakat harus tahu fakta-fakta yang sebenarnya,” seru seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Dukungan masyarakat terhadap langkah hukum ini menunjukkan bahwa suara publik menginginkan keadilan ditegakkan.
Koordinasi antara pihak pengawas dan masyarakat dianggap penting untuk menciptakan pemilu yang lebih baik di masa mendatang. “Kami mendukung langkah hukum ini. Suara kami harus didengar,” tambahnya.
Pengawasan ketat tidak hanya diperlukan untuk mengungkap pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. “Demokrasi harus dijaga bersama, supaya tidak ada lagi ruang untuk kecurangan,” ujar Kaka Piet.
Secara keseluruhan, situasi ini menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. “Kami tidak akan tinggal diam. Keadilan harus ditegakkan,” tegas Kaka Piet.
Kini, masyarakat Papua Barat Daya menantikan kepastian dan tindakan nyata dari pihak berwenang terkait hasil pemilu yang penuh kontroversi ini. Akankah penegakan hukum dilakukan secara adil? Hanya waktu yang dapat menjawab.
