“Warga yang melawan berhadapan dengan aparat. Di-back up TNI dan Polri. Sampai terjadi Brimob menembak warga tewas di tempat,” ungkap Thobias Bagubau, Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, tahun 2014 lalu di Mongabay.
Mereka, perusahaan tambang yang bercokol di Degeuwo, Paniai, Papua, melakukan segala cara demi mengeruk tambang emas. Kisah ini berasal dari Legislator Papua, Laurenzus Kadepa, soal bagaimana perusahaan tambang emas di Degeuwo menggunakan represi aparat demi keamaan pertambangan.
Mengutip JUBI, PT. Madinah Qurrata’ain kala itu menempatkan polisi berpangkat Inspektur Jenderal sebagai komisaris perusahaan. Hal ini yang dinilai melatarbelakangi sejumlah tekanan dan kekerasan yang terjadi di sana atas nama “keamanan”, bahkan penembakan kepada warga.
“Demi emas, perusahaan kapitalis di Papua mengandeng TNI/Polri dan mengabaikan aspek kemanusiaan. Saya khawatir akan ada lagi masyarakat sipil yang jadi korban. Sudah cukup selama ini masyarakat sipil dikorbankan untuk kepentingan inevstor, kelompok, dan pihak tertentu lainnya,” kata Kadepa, mengutip JUBI tahun 2015.
“Daerah sepanjang kali Degeuwo sering terjadi penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan terhadap rakyat sipil di sana.Oknum-oknum tertentu memasok minuman keras ke lokasi penambangan. Tak hanya itu, mereka juga mendatangkan wanita penghibur. Emas di ambil dan HIV Aids ditinggalkan. Itulah yang sedang terjadi di sana,” sambungnya.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkap nama polisi berpangkat Inspektur Jenderal sebagai komisaris PT. Madinah Qurrata’ain, yakni Rudiard Tampubolon.
Pola Aparat Sebagai Komisaris Perusahaan Tambang Punya Dampak Buruk
Mengacu pada laporan KontraS, pola serupa dimiliki oleh perusahaan yang berkonsentrasi pada aktivitas pertambangan. Laporan “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” mengungkap sejumlah nama purnawirawan TNI serta pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) dalam lingkaran perusahaan tambang di Papua.
Laporan yang disusun oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia yang tergabung dalam BersihkanIndonesia menyebut terdapat 4 perusahaan yang berkonsentrasi pada pertambangan. Antara lain PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan).
Dalam laporan tersebut, terdapat nama-nama yang diduga terkoneksi dengan PT Madinah Qurrata’Ain, antara lain Purnawirawan Polisi Rudiard Tampubolon selaku komisaris PTMQ, Purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan (LBP).
Dalam kajian tersebut juga dituliskan bahwa West Wits Mining (pemegang saham MQ) menganggap kepemimpinan dan pengalaman Rudiard cukup berhasil menavigasi jalur menuju dimulainya operasi pertambangan. Lebih lanjut, Darewo River Gold Project menyebut West Wits Mining membagi 30 persen saham kepada PT Tobacom Del Mandiri (TDM) di mana Purnawirawan TNI Paulus Prananto bertindak sebagai direktur.
Lebih jauh lagi, PT Tobacom Del Mandiri merupakan bagian dari PT Toba Sejahtera Group yang mana Luhut Binsar Panjaitan memiliki saham minoritas di sana.
Sumber:
Raharjo, Dwi Bowo. 2021. Diungkap KontraS, Ini Nama Purnawirawan TNI – Pejabat BIN di Perusahaan Tambang Blok Wabu. Suara edisi 23 September 2021.
