Pernyataan Amin Ngabalin sebagai Wasekjen Partai Golkar di media Garda Papua pada (25/10) yang menilai niatan Kader Partai Golkar Teluk Bintuni yang akan menggugat hasil Musda IV sebagai tindakan pengrusakan partai, ditanggapi sengit oleh Yohanes Akwan, salah satu kader yang menggugat hasil Musda IV tersebut.
“Pernyataan Amin Ngabalin ini seperti mau mematikan karir politik anak-anak muda Papua, serta berusaha mematikan proses demokrasi partai. Ini tidak bagus, seperti mau membatasi kader Golkar di Teluk Bintuni untuk mengekpresikan diri secara politik,” ujar Akwan melalui sambungan telepon pada (26/10).
Akwan juga berpendapat bahwa, pernyataan Amin Ngabalin merupakan pernyataan yang tendensius yang ditujukan kepada dirinya, sebagai akibat dari Pilkada 2020 di Teluk Bintuni.
“Bung Amin ini harusnya netral dan biarkan ini berproses, janganlah mendendam karena Pilkada Bintuni kemarin. Harusnya sebagai Wasekjen, dia memberikan pendidikan politik yang baik. Bung Amin ini kan tidak hadir waktu Musda, jadi tidak tahu fakta di lapangan itu seperti apa. Cobalah telaah dengan mendengar kedua belah pihak,” lanjut Akwan.
Akwan menambahkan bahwa justru apa yang sedang dilakukan olehnya dan Mektison Meven merupakan jalan konsolidasi sebagai bentuk untuk lebih membuat solid Partai Golkar di Papua Barat.
“Sekali lagi saya tegaskan Saya tidak mau berpolemik, kalau kita mau buka-bukaan bisa saja saya bongkar konspirasi yang di bangun di dalam tubuh Golkar Papua Barat pada saat tahapan konsolidasi menuju tahapan musda Golkar Bintuni yang kami anggap sdh diseting sedemikian rupa,” tegas Akwan.
Akwan juga mengatakan jika Amin Ngabalin merupakan salah satu kader Golkar yang tidak lurus mengikuti rekomendasi DPP Partai Golkar pada saat Pilkada 2020.
“Amin Ngabalin ini kan salah satu pihak yang membangkang terhadap perintah partai di 2020 kemarin. Ketika rekomendasi DPP turun untuk Piet – Matret, dia ikutan deklarasi Ali Bauw dan Yohanis Manibuy. Jika berbicara partai, justru mereka ini kroni-kroni yang bisa merusak konsolidasi serta soliditas partai,” kata Akwan.
Menurutnya, langkah mereka yang menggugat keputusan Musda merupakan langkah yang wajar, dan diberikan ruang oleh partai.
“Mari kita contohkan, Pak Lamberthus Jitmau yang hari ini menjabat ketua DPD Golkar I Papua Barat. Kalau bukan melalui Mahkamah Partai, hari ini beliau tidak menjadi ketua. Ini merupakan hak konstitusional kami sebagai kader. Harap Bung Amin jangan terlalu bersikap sebagai partisan, tidak baik itu. Anda Wasekjen lho,” pungkas Akwan.
