Sudah sekitar 6 tahun lamanya proyek jalan Trans Papua dikerjakan. Jalan sepanjang 3.462 km yang menghubungkan Wilayah Adat Domberai, Sorong, Papua Barat, sampai dengan Bumi Anim Ha di Merauke, Papua, ini digadang sebagai terobosan kesejahteraan masyarakat timur Indonesia itu.
Staf Khusus (Stafsus) Presiden Billy Mambrasar menyebut pembangunan jalan ini merupakan bentuk pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua.
“Menghubungkan Provinsi Papua dan Papua Barat sekaligus menjadi konektivitas seluruh kota, distrik, dan kampung di seluruh Tanah Papua,” ungkap Billy, mengutip kompas.
Dengan terbukanya akses kepada wilayah terisolir, maka ada beberapa hal yang setidaknya dapat diurai. Seperti mengurangi indeks kemahalan, mengurangi angka kemiskinan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat.
Saat ini, jalan Trans-Papua sudah rampung sekitar 3.446 km. Dari jumlah tersebut jalan teraspal sepanjang 1.733 km dan belum teraspal 1.712 km. Artinya, kurang 18 km lagi dari target pembangunan.
Sembari melanjutkan proyek strategis nasional (PSN) itu, nantinya pemerintah juga akan membangun fasilitas penunjang seperti pembangunan sekolah, perguruan tinggi, tempat keagamaan, Pusat Lintas Batas Negara (PLBN), dan sebagainya.
Pengamat: Jangan Sampai Trans-Papua jadi Akal-akalan Mafia
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio sudah mewanti-wanti pemerintah agar melibatkan antropolog terkait studi kelayakan. Ia khawatir, proyek ini justru tidak tepat sasaran. Alih-alih digunakan warga, justru digunakan pihak lain untuk merusak lingkungan.
“Ini urusan manusia supaya tahu waktu bangun Jalan Trans-Papua misalnya terus tiba-tiba orang Papua tidak banyak yang pakai, melainkan illegal logger. Nah, semacam ini juga perlu diantisipasi,” jelas Agus.
Agus menuntut proyek yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini memiliki kajian yang holistik dan menyeluruh. Sehingga, proyek ini dapat tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur harus holistik dan berdasarkan studi kelayakan yang secara teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Mengacu data dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), proyek Trans-Papua punya dampak signifikan terhadap pembalakan hutan. Dari tahun 2001-2019, proyek ini menyebabkan kehilangan tutupan hutan mencapai 22.009 hektar.
Dari jumlah tersebut, sekitar 4.906 hektare (22 persen) terjadi di dalam kawasan lindung/konservasi, 9.632 hektare (44 persen) di kawasan hutan produksi, dan 7.471 hektare (34 persen) di luar kawasan hutan.
Hal ini diungkapkan oleh Umi Ma’rufah, peneliti Walhi. Walhi merilis hasil studi proyek prioritas strategis dengan nomor 31 atau MP-31 ini dan menyoroti dampak lingkungan dari proyek tersebut.
“Sepanjang 2001-2019, pembangunan ruas jalan MP-31 yang terbangun menyebabkan kehilangan tutupan hutan mencapai 22.009 hektar,” kata Umi Ma’rufah, peneliti Walhi saat rilis Juli lalu.
Terkait kekhawatiran Agus akan pemanfaatan jalan, Walhi menyebut adanya perusahaan dengan konsesi yang diuntungkan dari proyek ini. Studi dari Walhi mencatat ada 39 perusahaan yang berada di 9 ruas jalan Trans-Papua.
Dari 39 perusahaan, 18 perusahaan merupakan perkebunan (hak guna usaha/HGU), 16 perusahaan pengolahan kayu (HPH), 1 hutan tanaman industri (HTI) dan 4 perusahaan pertambangan (IUP).
Sumber:
Elisabeth, Asrida. 2021. Kajian Sebut Jalan Trans Papua Makin Gerus Hutan Papua. Mongabay edisi 7 Agustus 2021.
Fadli, Ardiansyah. 2021. Antropolog Harus Dilibatkan, Jangan Sampai Jalan Trans-Papua Jadi Karpet Merah buat Pembalak Liar. Kompas edisi 15 Maret 2021.
Laksono, Muhdany Yusuf. 2021. Jalan Trans-Papua Diharapkan Kurangi Indeks Kemahalan. Kompas edisi 27 September 2021.
