Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyebut kebijakan tersebut memukul sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Sektor ini betul-betul menghadapi tantangan yang berat. Memang sebelumnya pernah dilakukan pembatasan, namun tidak seberat dan sekompleks ini,” papar Sandiaga Uno, melansir Media Indonesia.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat mencatat tingkat hunian kamar hotel di Papua Barat turun. Pada awal Maret 2021, tingkat hunian kamar hotel di Papua Barat turun dari 47,11 menjadi 45,64 di bulan April 2021.
Pada bulan Mei, angka tersebut mengalami penurunan signifikan yakni pada angka 34,61. Menjadi salah satu tujuan wisata unggulan Indonesia, Raja Ampat benar-benar merasakan dampak dari Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Wisata Raja Ampat sempat mengalami pasang surut kala pandemi mendera Nusantara. Faktanya wisata di negeri Cenderawasih ini baru buka secara bertahap pada bulan Agustus 2020.
Pembukaan wisata tersebut sontak meningkatkan jumlah wisatawan, khususnya domestik. Hal ini terus bertahan hingga Desember 2020. Hal ini dikarenakan kebijakan PPKM yang membuat kondisi wisata Raja Ampat kembali menurun.
I Wayan Yogaswara, Ekonom Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, menyebut kebijakan PPKM menghambat pemulihan wisata Raja Ampat. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat pemulihan wisata membutuhkan waktu yang lama.
“Banyak yang datang dari Jakarta atau di luar Papua Barat, tapi dengan adanya PPKM ini pemulihan pariwisata Raja Ampat terhambat dan semakin panjang,” ungkap Yoga, mengutip papuabaratnews.
Strategi Pemerintah Raja Ampat Hadapi Pandemi
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengembangkan strategi demi menjaga dan memulihkan sektor pariwisatanya. Selain vaksinasi, mereka mengembangkan pelayanan kunjungan wisatawan berbasis online guna pencegahan penyebaran Covid-19.
Bentuknya, pemerintah menyediakan survey kepuasan online yang sebelumnya harus dilakukan secara manual pada pos pelayanan UPTD. Informasi ini yang nantinya menjadi data base bagi pemerintah dalam rangka pemulihan pariwisata.
Terdapat 3 poin penting dalam strategi pemulihan wisata Raja Ampat oleh pemerintah, yakni inovasi, adaptasi dan kolaborasi.
Untuk poin pertama, inovasi, melalui Peraturan Bupati Nomor 09 tahun 2020 pemerintah menyediakan registrasi online untuk pengunjung. Selain data kepuasan, pemerintah membutuhkan informasi lainnya seperti asal negara, nginap dimana dan tujuan kemana saja.
Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan pelayanan dan tanggapan yang cepat ketika terjadi sesuatu kepada mereka. Termasuk ketika terjangkit virus corona.
“Kita membuat berbagai inovasi digital sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan data base yang bagus. Kemudian kita bisa menyampai informasi yang realtime tentang Raja Ampat,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat, Yusdi Lamatenggo,S.Pi,M.Si, mengutip infopublik.id.
Selanjutnya, terkait adaptasi, pemerintah melakukan pelatihan protokol kesehatan terhadap seluruh hotel, resort, homestay, restaurant, tempat-tempat speedboat, dan pengelola obyek wisata.
Pemerintah hendak mengenalkan CHSE atau Clean Health Safety and environment, atau kesehatan, kebersihan, kenyaman dan keberlanjutan. Pemerintah melakukan sertifikasi CHSE sebagai jaminan bahwa tempat usaha wisata sudah aman.
Terakhir, strategi kolaborasi. Untuk memulihkan lokasi wisata populer ini, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyebut memerlukan seluruh pihak yang terkait, tidak hanya sektor pariwisata saja.
“Itu strategi besar kita untuk pariwisata dan Raja Ampat,” tutup Yoga.
Sumber:
Redaksi. 2021. Kondisi Pariwisata Raja Ampat Semakin Tertekan. Papuabaratnews edisi 5 Juli 2021.
Petrus. 2021. Strategi Raja Ampat Kembangkan Pariwisata Saat Pandemi Covid-19. Infopublik.id edisi 6 Maret 2021.
Redaksi. 2021. Raja Ampat Mulai Ramai Wisatawan, Begini Langkah Pemda. Papua.bisnis.com edisi 9 Januari 2021.
