Pulau Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat didiami oleh empat suku yang hidup berdampingan. Pulau yang penuh sejarah ini menjadi pusat penyebaran agama Islam yang dibawa oleh Kesultanan Tidore pada tahun 1867.
Distrik atau kecamatan di Kabupaten Teluk Bintuni ini mempunyai 8 kampung dan dihuni oleh sekitar 3.000 penduduk.
Akses yang cukup mudah dari Teluk Bintuni dengan menggunakan speed boat, menjadikan Distrik Babo mempunyai potensi besar untuk menggeliat sebagai salah satu kawasan yang bisa dimanfaatkan untuk lalu lintas aktivitas pemerintah daerah.
Kemudahan Akses dan Bandara Udara Pulau Babo
Distrik Babo sebagai bagian dari administrasi Teluk Bintuni merupakan pulau peninggalan sejarah yang dahulunya menjadi basis terakhir pertahanan Jepang ketika menduduki Indonesia. Hal ini terlihat dari bandara militer dengan puing-puing pesawat sisa perang yang teronggok di area bandar udara Babo.
Bandara militer peninggalan ini, kini telah direnovasi dan dijadikan bandar udara yang melayani penerbangan lokal intra Papua dan Papua Barat dan kebanyakan dimanfaatkan oleh pekerja dari LNG Tangguh.
Setelah Teluk Bintuni ditetapkan sebagai Kawasan Industri Khusus (KIK), pemerintah daerah pun mulai memetakan area-area strategis yang dapat mendukung laju industri dan optimalisasi pelayanan publik sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur pendukung kebijakan.
Kawasan Industri Teluk Bintuni yang sampai saat ini belum mempunyai Kantor Imigrasi, harus mulai diantisipasi dengan solusi. Mengingat jarak tempuh dalam urusan keimigrasian yang harus dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari, maka sudah seharusnya Teluk Bintuni mempunyai kantor imigrasi sendiri, sebagai prasarana yang dimiliki oleh sebuah KIK.
Kemudahan Akses Merupakan Salah Satu Syarat yang Harus Dipenuhi Dalam Pendirian Kantor Imigrasi Baru
Adanya Pelabuhan Babo serta Bandar Udara Babo, menjadikan Babo sangat ideal sebagai pusat perkantoran dan keimigrasian. Akses udara dan laut ini memudahkan proses perpindahan materi dan dokumen serta manusia yang dibutuhkan dalam operasional suatu kantor pemerintahan.
Di sisi lain, diharapkan dengan didirikannya kantor imigrasi yang berpusat di Distrik Babo, perekenomian daerah bisa digeliatkan kembali dengan berbagai kegiatan perekonomian, baik itu di bandara maupun pelabuhan.
Masyarakat Babo yang kebanyakan berprofesi sebagai tenaga kerja bongkar muat (TKBM), bisa mempunyai opsi pekerjaan lain sebagai penopang aktivitas daerah ini. Tak melulu sebagai buruh bongkar, namun dengan kecepatan dan kemudahan akses di Distrik Babo, diharapkan pengembangan sumber daya manusianya pun bisa maksimal, agar dapat berpartisipasi dalam geliat ekonomi daerah.
