Jakarta – Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan Abdul Faris Umlati (AFU) dan Petrus Kasihiw melalui putusan perkara Nomor 1 P/PAP/2024. Dalam sidang yang dipimpin oleh majelis hakim, seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya itu diterima sepenuhnya.
Dalam putusannya, MA memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya (KPU PBD) untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor 105 yang sebelumnya mendiskualifikasi Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur Papua Barat Daya. Selain itu, KPU diminta segera menerbitkan keputusan baru yang mengesahkan pencalonan kembali Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw.
Kuasa hukum pasangan AFU-Petrus, Yohanes Akwan, S.H., MAP., menyatakan bahwa putusan MA ini menjadi angin segar bagi proses demokrasi di Papua Barat Daya. Ia mendesak KPU PBD segera merespons putusan ini untuk memastikan proses Pilkada berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Kami meminta KPU Papua Barat Daya segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dengan menerbitkan produk hukum baru untuk mencalonkan kembali Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi klien kami dan masyarakat Papua Barat Daya,” ujar Yohanes.
Lebih lanjut, Yohanes juga menyinggung peran Badan Pengawas Pemilu Papua Barat Daya (Bawaslu PBD) yang dinilai menjadi penyebab utama polemik yang terjadi. Ia meminta Bawaslu RI mengambil tindakan tegas dengan mencopot jajaran Bawaslu PBD demi menjaga netralitas dan kondusivitas Pilkada.
“Kami berharap Bawaslu RI segera mencopot Bawaslu Papua Barat Daya sebagaimana yang telah kami mohonkan melalui surat resmi, karena mereka telah memicu ketidakpastian hukum dan konflik dalam proses Pilkada. Keputusan ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu,” tegasnya.
Putusan MA ini mendapat sambutan positif dari para pendukung AFU-Petrus yang berharap proses pencalonan kembali pasangan tersebut segera dituntaskan. Mereka menyatakan kesiapan untuk terus mengawal jalannya Pilkada hingga tahap akhir dengan harapan terciptanya pemilu yang damai dan adil.
