Menanggapi pernyataan Bupati Maybrat, Bernard Sagrim, yang menolak bantuan dari luar untuk pengungsi yang diakibatkan konflik bersenjata beberapa waktu lalu, Yohanes Akwan, SH., Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang bijak dalam situasi yang sedang berkecamuk di Maybrat, Papua Barat.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk nama kemanusiaan. Saya kira, bapak bupati harus melihat ini secara bijak. Ada anak-anak dan perempuan yang membutuhkan pertolongan. Memang, Pemda sudah memberikan bantuan, tapi alangkah lebih baik lagi jika bantuan dari luar Maybrat juga tidak ditolak. Tidak ada harga diri yang dipertaruhkan. Ini murni masalah kemanusiaan,” ungkap Akwan.
Lanjut Akwan, pada situasi yang bisa dibilang genting di Maybrat, semua pihak harus membuka diri untuk melakukan komunikasi demi masyarakat.
“Pak Bupati sangat kami apresiasi yang sudah memberikan bantuan secara langsung bagi masyarakat Maybrat yang mengungsi ke distrik-distrik di Maybrat. Namun, melihat APBD yang begitu kecil, saya merasa akan lebih bijak bagi Pemda Maybrat untuk membuka diri bagi bantuan dari luar. Jangan menganggap jika ada bantuan itu merupakan pengerdilan terhadap peran pemda, namun ini bentuk kepedulian masyarakat, terutama bagi sesama anak Papua. Tolong bersikap lebih arif terhadap hal ini,” pungkas Akwan.
Sebelumnya, Bupati Maybrat sebagaimana yang kami kutip dari RRI.com menyatakan menolak bantuan yang diberikan oleh masyarakat dari luar Maybrat, karena merasa Pemda sudah cukup memberikan bantuan kepada masyarakatnya sendiri.
“Selagi pemda Maybrat masih bisa mengatasi, biar saja dolo pemda atasi. Kalau yang mau merasa simpati, silahkan berdoa saja dari jauh. Namun kalau memberikan bantuan berupa barang, uang atau apapun, saya menolak bantuan itu. Karena budaya Masyarakat Maybrat selalu menjaga harga diri,” ungkap Bernard Sagrim, Rabu (15/9/2021).
