Proyek Jembatan Idoor Senilai Rp2,5 Miliar Mangkrak, Warga dan Aktivis Desak Penyelesaian dan Usut Tuntas

Akses Vital Terputus, Warga Kampung Idoor Resah

Warga Kampung Idoor, Distrik Wamesa, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, kembali menyuarakan kekecewaan terhadap proyek pembangunan jembatan penghubung yang hingga kini terbengkalai. Jembatan yang sangat vital bagi aktivitas warga tersebut merupakan penunjukan langsung dengan nilai anggaran sebesar Rp2,5 miliar dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2023.

Yoel Idorway, Ketua RT Kampung Idoor, menegaskan bahwa keberadaan jembatan tersebut sangat penting bagi masyarakat setempat. “Kami sangat bergantung pada jembatan ini. Ini akses utama warga menuju kebun, dusun, dan anak-anak sekolah. Tapi sudah bertahun-tahun dibiarkan terbengkalai. Kami minta kontraktor atau pelaksana proyek segera menyelesaikannya,” ujarnya.

Sorotan Terhadap Keterlibatan Ketua KPUD

Menurut Yoel, proyek ini awalnya dikerjakan oleh Muhammad Makmur Memed Alfajri, yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPUD Teluk Bintuni. Penunjukan langsung kepada figur publik tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan dan transparansi anggaran.

Melkianus Indouw, SH., Koordinator Jaringan Pemantau Korupsi Papua Barat, menyoroti keterlibatan Ketua KPUD dalam proyek pemerintah. “Seorang Ketua KPUD seharusnya fokus pada tugas penyelenggaraan pemilu dan menjaga netralitas. Keterlibatan dalam proyek pemerintah, apalagi dengan nilai miliaran rupiah, sangat tidak etis dan berpotensi melanggar kode etik penyelenggara pemilu,” tegasnya.Kompas Nasional

Desakan Penegakan Hukum dan Transparansi

Melkianus juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas proyek mangkrak ini. “Kami mendesak Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengusut tuntas proyek jembatan yang mangkrak ini. Anggaran Rp2,5 miliar dari APBD bukan jumlah kecil, dan harus dipertanggungjawabkan,” katanya.

Lebih lanjut, Melkianus mendorong DPRD Teluk Bintuni agar tidak tinggal diam. “Kami minta DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri aliran dana dan proses penganggaran. Ini perlu diaudit secara menyeluruh agar terang siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Ketidakwajaran Ketua KPUD Mengerjakan Proyek Pemerintah

Lanjut menurut Melkianus, keterlibatan Ketua KPUD dalam proyek pemerintah menimbulkan pertanyaan mengenai etika dan legalitas, “Jika dugaan ini benar, maka Ketua KPUD dapat dikenai sanksi hingga pemberhentian dari jabatannya. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.”

Harapan Masyarakat

Masyarakat Kampung Idoor berharap agar pembangunan jembatan segera dilanjutkan, mengingat pentingnya akses tersebut bagi aktivitas ekonomi dan pendidikan. Mereka juga meminta pemerintah daerah lebih serius dalam mengawasi proyek-proyek publik agar tidak kembali mangkrak di kemudian hari.