Pada zaman modern yang serba cepat seperti sekarang ini, pasar membutuhkan sumber daya manusia dengan kompetensi tertentu, yang tentunya tersertifikasi, dan terfokus pada kebutuhan yang rinci.
Yohanes akwan, seorang pemerhati masalah sosial dan ketenagakerjaan di Papua Barat melalui sambungan telepon pada (02/09/21) mengatakan bahwa, kebutuhan dunia industri, terutama di Teluk Bintuni sebagai Kawasan Industri Khusus, membutuhkan tenaga kerja yang siap memberi kontribusi yang nyata dan terfokus pada keahlian tertentu.
“Perusahaan swasta dan industri saat ini tidak hanya menuntut seorang pencari kerja untuk menunjukkan ijazah pendidikan formal saja. Namun sertifikasi keahlian wajib dimiliki. Bagaimana pencari kerja bisa memiliki sertifikasi keahlian? Salah satunya dengan pendidikan vokasi, seperti P2TIM (Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas Teluk Bintuni). P2TIM ini merupakan pendidikan vokasi yang didirikan oleh Pemda Teluk Bintuni, dikhususkan bagi pemuda daerah secara gratis. Mereka akan mendapatkan pelatihan yang dikhususkan pada keahlian tertentu, misalnya elektrik, atau dunia perancah (Scaffolding), dan mereka ini akan diuji kompetensinya oleh badan sertifikasi nasional dan internasional” ungkap Yohanes.
Menurutnya, langkah Pemda Teluk Bintuni dalam memfasilitasi tenaga kerja lokal untuk memenuhi permintaan pasar dan industri harus diapresiasi.
“Bukan hanya Pemda mendirikan lembaga pendidikan gratis bagi pemuda lokal, namun juga, menerbitkan produk hukum berupa Perda Nomor 5 Tahun 2020 dan Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang pendirian kantor perusahan bagi perusahan swasta, dan perusahan swasta wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal. Ini bentuk kepedulian Pemda kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan pekerjaan di daerah yang sedang menggeliat ini,” imbuhnya.
Yohanes menambahkan, bahwa di Papua Barat, hanya Teluk Bintuni yang berani menganggarkan APBDnya untuk mendirikan lembaga pendidikan vokasi seperti P2TIM.
“Satu-satunya di Papua Barat, pendidikan vokasi gratis bagi masyarakat, dengan sertifikasi kompetensi nasional dan internasional. Bahkan di Indonesia juga jarang ada Pemda yang menganggarkan ini di APBDnya. Jadi Pemda melihat, kebutuhan industri di daerah itu apa? Jika yang dibutuhkan adalah pada dunia Migas? Ya sertifikasi kompetensi dunia migas harus ada. Misalnya jika itu Manajemen risiko, maka ia harus ambil sertifikasi manajemen risiko, dan akan diuji kompetensinya. Jika itu dunia kesehatan, bidan misalnya, maka pencari kerja harus punya sertifikasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Bidan Indonesia, yang pengujiannya dilakukan oleh asosiasi. Apakah sudah memenuhi atau tidak? Keahlian-keahlian yang dibutuhkan,” pungkas Yohanes.
