Teluk Bintuni – Anggota DPRK Teluk Bintuni sekaligus Ketua Komisi B, Jefri Orocomna, S.Sos., menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan legislatif dalam diskusi terkait Participating Interest (PI) 10% pada proyek migas di wilayah tersebut. Ia sempat mengungkap kekecewaannya karena tidak diundanganya DPRK dalam pertemuan yang diadakan oleh pemerintah daerah terkait isu strategis ini pada Rapat Koordinasi Pembahasan Partisipasi Interest (PI) 10 %.
“Mengenai diskusi PI 10%, ini harus kita lihat secara baik. Terutama kenapa kami tidak diundang untuk pertemuan besok (Kamis, 20 Maret 2025) oleh Sekretariat Daerah? Kami berterima kasih kepada YLBH Sisar Matiti yang mau mengadakan diskusi secara mandiri agar Bintuni sebagai daerah penghasil bisa lebih mendapatkan manfaat dari PI 10% ini,” ujar Jefri Orocomna.
Ia menegaskan bahwa proyek migas di Bintuni, khususnya Genting Oil, harus melibatkan DPRK dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyeknya.
“Genting Oil ini harus libatkan kami. Sebagai daerah penghasil, kita harus duduk bersama dengan semua stakeholder; DPR, Pemda, serta investor,” tegasnya.
LNG Tangguh Gagal Beri Manfaat untuk Bintuni
Jefri Orocomna mengingatkan agar tidak mengulangi kesalahan pada proyek LNG Tangguh. Meskipun selama ini diklaim bahwa proyek LNG Tangguh menyerap hingga 10.000 tenaga kerja, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hanya sekitar 1.400 pekerja yang benar-benar berasal dari Teluk Bintuni.
“Kita harus belajar dari LNG Tangguh yang tidak membawa manfaat yang signifiikan bagi Teluk Bintuni. Mereka berjanji akan memprioritaskan tenaga kerja lokal, tetapi kenyataannya hanya sebagian kecil yang berasal dari Bintuni. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat lokal. Belum lagi kita berbicara mengenai Dana Bagi Hasil yang hingga saat ini belum jelas kontribusinya,” kritiknya.
Data dari BP Indonesia menunjukkan bahwa dari 1.400 tenaga kerja asal Bintuni, sekitar 500 bekerja di bagian produksi dan 900 di area konstruksi. Jumlah ini jauh dari komitmen awal untuk mengutamakan tenaga kerja lokal sebesar 85%. Hingga kini, target tersebut bahkan belum tercapai dan baru ditargetkan akan terpenuhi pada 2029 (klikpapua.com) (papuabarat.antaranews.com).
Selain itu, proyek LNG Tangguh juga dituding merusak ekosistem mangrove di Teluk Bintuni, yang berimbas pada hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat yang bergantung pada lingkungan tersebut (rmol.id).
Peringatan untuk Genting Oil
Dengan melihat kegagalan LNG Tangguh dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bintuni, Jefri Orocomna menegaskan bahwa Genting Oil tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Perusahaan migas yang berencana beroperasi di Blok Kasuri ini harus memastikan keterlibatan tenaga kerja lokal dan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat Bintuni.
“Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton di tanah sendiri. Genting Oil harus memberi jaminan bahwa mereka tidak hanya datang untuk mengeksploitasi sumber daya, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi warga setempat,” pungkasnya.
Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. sendiri telah melakukan berbagai persiapan untuk memulai produksi gas, termasuk pemboran sumur pengembangan di Lapangan Gas AKM dan pelibatan masyarakat adat dalam prosesnya (klikpapua.com). Namun, tanpa pengawasan ketat dari DPRK dan masyarakat, dikhawatirkan janji-janji pemberdayaan lokal hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi.
Masyarakat dan pemangku kepentingan di Teluk Bintuni diharapkan terus mengawal proyek ini agar benar-benar membawa manfaat nyata dan tidak mengulangi kesalahan yang telah terjadi pada LNG Tangguh.
