PAPUA BARAT DAYA – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya 2024 diguncang dugaan adanya upaya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) untuk menjatuhkan pasangan calon nomor urut 1, Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw, yang dikenal sebagai pasangan ARUS. Isu ini memicu kekhawatiran masyarakat dan pengamat politik, mengingat dampaknya terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.
Tim pemenangan ARUS menyatakan bahwa indikasi pelanggaran serius terjadi sejak awal tahapan pilkada, mulai dari manipulasi data pemilih hingga keberpihakan oknum penyelenggara dan mobilisasi aparatur negara. “Kami melihat adanya pola sistematis untuk mengalahkan pasangan ARUS. Ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi ancaman langsung terhadap hak demokrasi rakyat Papua Barat Daya,” tegas seorang juru bicara tim.
Indikasi Dugaan Kecurangan
Tim ARUS memaparkan beberapa dugaan pelanggaran yang dianggap mengancam legitimasi pemilu:
- Pemilih Fiktif dalam DPT: Ditemukan nama-nama ganda dan pemilih yang tidak memenuhi syarat, yang diduga disiapkan untuk memenangkan pasangan tertentu.
- Keberpihakan Penyelenggara: Sejumlah anggota KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota diduga tidak netral, bahkan terindikasi memihak lawan politik ARUS.
- Mobilisasi Aparatur Negara: Beberapa pejabat daerah dilaporkan aktif memengaruhi masyarakat untuk tidak memilih pasangan Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw, menggunakan ancaman dan janji bantuan.
Kekhawatiran Terhadap Demokrasi
Pengamat politik lokal, Dr. Markus Renwarin, menilai bahwa praktik TSM seperti ini dapat mencederai demokrasi di Papua Barat Daya. “Jika benar ada upaya sistematis dan masif untuk mengintervensi pemilu, hasil pilkada akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Ini ancaman serius bagi masa depan demokrasi di Papua Barat Daya,” ujarnya.
Seruan Penindakan Tegas
Tim ARUS telah secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Papua Barat Daya dan meminta investigasi menyeluruh. Laporan mereka telah terdaftar dengan nomor resmi, dan tim berharap langkah cepat diambil untuk memastikan netralitas penyelenggara.
Ketua Bawaslu Papua Barat Daya, dalam pernyataannya, menyebut laporan ini sedang dalam tahap verifikasi. “Kami berkomitmen untuk menangani laporan ini dengan profesional. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan kepada pihak yang bersalah,” ujarnya.
Harapan Masyarakat
Tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat turut bersuara, menyerukan agar semua pihak menjaga kedamaian dan menghormati proses demokrasi. “Pemilu adalah kesempatan mencari pemimpin terbaik, bukan ajang kecurangan. Kami berharap kebenaran ditegakkan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap pemilu,” kata Pendeta Yohanes Ayomi, salah satu pemuka agama di Papua Barat Daya.
Ujian bagi Penyelenggara Pemilu
Kasus ini menjadi ujian penting bagi integritas penyelenggara pemilu di Papua Barat Daya. Jika dugaan pelanggaran terbukti, pihak terkait harus dihukum sesuai hukum yang berlaku.
Masyarakat Papua Barat Daya kini menunggu tindakan tegas dari Bawaslu untuk memastikan bahwa suara mereka dihitung dengan jujur, tanpa manipulasi atau intervensi. Pemilu yang adil adalah fondasi demokrasi, dan kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
