Yohanes Akwan, SH., Direktur Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti, sekaligus pemerhati sosial di Teluk Bintuni, mempertanyakan rencana pembangunan pangkalan BBM Industri di Distrik Tomu, ketika Perindagkop akan membangun Pangkalan BBM Bersubsidi di tempat yang sama.
Menurutnya, adanya rencana pembangunan BBM industri pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya memperjuangkan BBM satu harga bagi masyarakat Teluk Bintuni melalui pangkalan BBM subsidi.
“Ini yang saya heran, maksudnya ada rencana pengusaha ini membangun pangkalan BBM industri di Tomu, sedangkan Perindagkop sudah dapat rekomendasi dari Pertamina untuk menyalurkan BBM bersubsidi di distrik-distrik Teluk Bintuni termasuk Tomu,” ujar Akwan.
Menurutnya dengan dibangunnya pangkalan BBM industri di Tomu, bisa menjadi iklim yang tidak sehat dan pro rakyat.
Yohanes juga mempertanyakan tendensi dari rekomendasi yang telah diberikan kepada sosok pengusaha tersebut, sejak tiga tahun lalu dan baru akan dipergunakan sekarang.
“dia ini sudah dapat rekomendasi memang, sejak tiga tahun lalu untuk beroperasi. Tapi kenapa sekarang baru rencana untuk dipergunakan? Kenapa tidak dari dulu ketika masyarakat membutuhkan BBM? Justru ketika BBM subsidi mau masuk, dia mau ikut bangun. Ini kan aneh” imbuh Akwan.
Yohanes menyarankan agar rencana pembangunan pangkalan BBM industri di Distrik Tomu bisa dialihkan ke tempat lain yang lebih membutuhkan.
Menurutnya jika tetap dibangun, bisa menjadi beban masyarakat yang berekonomik lemah untuk mengakses BBM satu harga.
“Saya harap rencana tersebut dialihkan lokasinya. Kasihan masyarakat Tomu, jangan bikin warga susah, pembangunan pangkalan BBM subsidi ini menyasar nelayan dan masyarakat lemah, untuk menggerakkan roda ekonomi setempat. Hadirnya BBM Industri ini bisa jadi overlapping dan kami khawatir akan ada permainan harga di situ,” pungkas Akwan.
