Bintuni — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti menilai film Pesta Babi tidak perlu dilarang penayangannya. Menurut mereka, film tersebut merupakan bagian dari karya yang mengangkat realitas sosial dan kondisi yang terjadi di Papua sehingga publik memiliki hak untuk mengetahui serta menilai situasi secara objektif.
Direktur YLBH Sisar Matiti, Yohanes Akwan S.H., menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam negara demokrasi. Karena itu, masyarakat Indonesia dinilai berhak memperoleh gambaran mengenai kondisi riil di Papua melalui berbagai medium, termasuk film.
“Publik Indonesia berhak mengetahui kondisi riil di Papua agar bisa memberikan penilaian secara objektif terhadap situasi yang selama ini terjadi,” ujar Akwan dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).
Ia menilai pelarangan terhadap film Pesta Babi justru berpotensi memunculkan polemik baru dan memperkuat kesan bahwa pemerintah alergi terhadap kritik maupun karya yang mengangkat persoalan sosial di Papua.
Menurutnya, masyarakat seharusnya diberi kebebasan untuk menonton dan menilai sendiri isi film tersebut tanpa adanya pembatasan dari pihak tertentu.
“Masyarakat berhak menonton film itu. Tidak perlu ada larangan bagi publik untuk memperoleh informasi seputar Papua,” katanya.
YLBH Sisar Matiti juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi telah dijamin dalam konstitusi. Karena itu, negara seharusnya hadir untuk melindungi ruang demokrasi, bukan justru membatasi karya yang memicu diskusi publik.
“Kalau sampai dilarang, publik bisa menilai pemerintah antikritik dan otoriter. Bahkan bisa muncul anggapan bahwa ada pihak tertentu yang merasa terlibat sehingga berusaha membatasi penayangan film tersebut,” ujarnya lagi.
Pernyataan tersebut muncul di tengah ramainya perbincangan publik terkait film Pesta Babi yang disebut-sebut mengangkat isu sosial, konflik, dan berbagai dinamika yang terjadi di Papua. Film itu memicu pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait wacana pelarangan penayangannya.
YLBH Sisar Matiti berharap masyarakat dapat menyikapi film tersebut secara dewasa dan menjadikannya sebagai bahan refleksi untuk memahami berbagai persoalan kemanusiaan dan sosial di Papua secara lebih terbuka.
