Manokwari, Direktur Eksekutif YLBH Sisar Matiti Yohannes Akwan melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi Papua Barat yang masih digunakannya sistem manual dalam verifikasi persyaratan masyarakat di sektor Bantuan pendidikan.
Yohannes menilai menilai, mempertahankan cara lama tersebut sama saja dengan membiarkan celah terjadinya dugaan penyalahgunaan kewenangan tetap terbuka.
Lanjut kata dia “Sistem manual bukan hanya ketinggalan zaman, tapi juga rawan disalahgunakan. Ini fakta yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi,” ujarnya.
Menurut dia, minimnya transparansi dalam sistem manual membuat proses verifikasi berlangsung di ruang tertutup yang sulit diawasi publik.
Situasi ini dinilai membuka peluang terjadinya intervensi, ketidakadilan, hingga praktik yang didugan dapat merugikan masyarakat.
Yohannes menegaskan, tidak ada alasan lagi untuk menunda peralihan ke sistem digital.
Jika tetap dipertahankan, penggunaan sistem manual justru menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
“Kalau Pememrintah Provinsi masih bertahan dengan sistem manual, publik berhak curiga. Karena sistem seperti itu memang memberi ruang dugaan penyimpangan,” katanya.
Untuk itu, Direktur Eksekutif YLBH Sisar Matiti Yohannes Akwan mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat agar verifikasi segera dilakukan melalui aplikasi digital yang dapat diakses dan dipantau masyarakat secara luas.
Dengan sistem tersebut, publik tidak lagi menjadi penonton, melainkan pengawas aktif.
“Stop sistem manual. Gunakan aplikasi yang transparan dan bisa dipantau semua orang. Kalau tidak, dugaan penyalahgunaan kewenangan hanya akan terus berulang,” ujarnya.
Menurut Yohannes , tanpa langkah tegas meninggalkan sistem manual, wacana tata kelola pendidikan yang bersih dan adil hanya akan menjadi slogan kosong.
