Teluk Bintuni – Dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti menilai pentingnya rotasi dan mutasi jabatan dalam tubuh pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni. Hal ini dianggap mendesak untuk memastikan bahwa pengisian jabatan dilakukan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh aparatur, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Direktur Eksekutif YLBH Sisar Matiti, Yohannes Akwan, SH., MAP., CLA., menegaskan bahwa rotasi jabatan bukan hanya sebatas pergantian posisi, tetapi harus berbasis kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang masing-masing. “Rotasi jabatan menjadi penting agar pengisian jabatan disesuaikan dengan disiplin ilmu yang dimiliki guna memastikan bahwa pelayanan yang diberikan berjalan optimal,” ujarnya.
Menurutnya, dengan menempatkan aparatur sesuai dengan keahliannya, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif. Ia mencontohkan bahwa di Dinas Pekerjaan Umum (PU), jabatan teknis seharusnya diisi oleh tenaga dengan latar belakang teknik sipil atau sejenisnya, bukan sarjana hukum yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang aspek teknis.
“Ketika jabatan teknis diisi oleh orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut, sering kali terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat berdampak pada dugaan tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yohannes Akwan juga menyoroti pentingnya pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di setiap OPD untuk mengelola pengadaan barang dan jasa. Ia menekankan bahwa setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Jika belum ada, perlu dilakukan evaluasi dan rotasi agar jabatan tersebut diisi oleh individu yang memenuhi syarat.
“Pada prinsipnya, dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni, kami mengusulkan agar rotasi segera dilakukan. Ini merupakan kebutuhan mendesak agar visi dan misi kepala daerah dapat dijalankan dengan baik,” tegasnya.
Ia juga optimis bahwa usulan rotasi jabatan ini akan mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Saya pikir rotasi adalah kebutuhan, maka pastinya Mendagri menyetujuinya,” tutupnya.
