Tahun 2021, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan terdapat 6 wilayah administasi di Provinsi Papua akan dimekarkan. Hal ini masih berupa perencanaan karena satu dan dua hal. Adapun 6 wilayah tersebut antara lain Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.
Tito melanjutkan untuk Papua Barat Daya nantinya tediri dari enam kabupaten atau kota yaitu Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, dan Kota Sorong. Kemudian Provinsi Papua Tengah terdiri enam kabupaten yaitu Paniyai, Degiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, dan Nabire.
Selanjutnya, Provinsi Pegunungan Tengah terdiri sembilan kabupaten yaitu Jayawijaya, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, Lanny Jaya, Membramo Tengah, Nduga, Puncak Jaya, dan Puncak. Untuk Provinsi Papua Selatan terbagi menjadi lima kabupaten yakni Merauke, Asmat, Mappi, Bovendigoel, dan Pegunungan Bintang.
Sedangkan, Provinsi Papua Tabi Saireri akan terbagi menjadi sembilan kabupaten atau kota yakni Kota Jayapura, Jayapura, Keerom, Sarmi, Membramo Raya, Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, serta Supiori.
Rencana ini kemudian kembali mencuat ketika Natalius Pigai, Mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengaku mengetahui agenda terselubung dua menteri Pemerintahan Presiden Jokowi. Ia mengatakan bahwa ada 2 menteri menemui Gubernur Papua, Lukas Enembe pada 13 Desember 2021.
Menurutnya, terjadi pemaksaan kepada Gubernur Papua untuk menyetujui pemekaran wilayah Papua menjadi beberapa provinsi. Natalius mengklaim bahwa kabar tersebut benar berdasarkan orang terdekat Gubernur Papua.
“Katanya atas nama Negara. Negara yang mana? Saya juga kalau Menteri, semua orang saya katakan atas nama negara juga,” tulis Natalius Pigai dalam postingannya di Twitter pada Selasa (25/01/2022).
Jika pemekaran benar terjadi, menurut Natalius, maka ia memprediksi akan terjadi perlawanan dari masyarakat. Bahkan ia menyebut masyarakat sipil akan membeli senjata untuk melakukan perlawanan.
“Yth @jokowi Sy pernah bilang Mendagri sewaktu Kapolri, Sy bertemu Ketua Komisi II DPR, Fraksi Demokrat, PKS, PKB dll. Jika Papua dimekarkan maka org Papua akan beli senjata & BOM lawan Aparat & perang sipil. Demi kemanusiaan sy saran jgn Mekarkan Papua!,” tulisny dalam twitter Kamis (27/01/2022).
Soal Rencana Pemekaran Harus Memperhatikan Kebutuhan Politik dan Administrasi Pemerintahan
Agenda pemekaran Provinisi Papua bermula ketika 61 orang Papua diundang Presiden Jokowi ke istana tahun 2019. Adapun aspirasi terkait pemekaran Papua dan Papua Barat meliputi Provinsi Papua Tabi Saireri, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat, serta Provinsi Papua Barat Daya.
Soal hal ini, salah seorang warga yang diundang dalam kegiatan tersebut menyebutkan bahwa pemekaran memiliki beberapa motif. Antara lain memberikan kesempatan untuk putra-putri asli Papua menduduki posisi-posisi di pemerintahan dan menekan angka pengangguran di wilayah itu.
Dengan demikian, pemekaran Provinisi Papua dan Papua Barat diharapkan dapat meningkatkan ekonomi, kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Menyoal hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD menyebutkan bahwa keputusan pemekaran harus sesuai dengan kebutuhan politik dan administrasi pemerintahan.
Maksudnya, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah pusat harus memberikan ruang bagi Majelis Rakyat Papua (MRP) bersama dengan pihak-pihak lain di Papua untuk mengambil inisiatif secara bottom up. Sehingga, keputusan tidak terkesan sepihak dari atas saja.
“Undang-undang ini (UU Otonomi Khusus Papua, red.) menggunakan pendekatan bottom up dan top down dalam implementasi kebijakan dan program-programnya, agar terjadi akselerasi dan akurasi sesuai dengan yang diharapkan (oleh pemerintah, red.),” ungkap Mahfud, mengutip akura.co
Sumber:
Mirsan, Adi. 2022. Agenda Terselubung Dua Menteri Jokowi Dibongkar Natalius Pigai, Temui Gubernur Papua Demi Posisi Wagub dan Pemekaran. Fajar edisi 26 Januari 2022.
Resty. 2022. Natalius Pigai: Kalau Saya Ambisi, Jangankan Papua Tengah Kampung Saya, di Mana pun Saya Bisa Jadi Gubernur. Terkini edisi 28 Januari 2022.
Vianney, Petrus C. 2022. Jika Papua Dimekarkan, Pigai: Orang Papua Bakal Beli Senjata dan Bom Lawan Aparat. Akurat edisi 28 Januari 2022.
