HomeKabar BintuniSekilas Tentang Ekonomi Hijau Papua dan Papua Barat

Sekilas Tentang Ekonomi Hijau Papua dan Papua Barat

Ilustrasi sektor pertanian Papua dan Papua Barat. Foto: google

Apa itu ekonomi hijau? Secara sederhana, ekonomi hijau adalah sebuah program pembangunan ekonomi tanpa harus merusak atau eksploitasi alam secara berelebihan. Saat ini, ekonomi hijau di Papua dan Papua Barat menjadi masa depan yang cerah bagi Indonesia, bahkan dunia.

Pada tahun 2018, Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Papua mencapai 7,33 persen dan Papua Barat di angka 6,24. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada angka 2,47 persen.

Tingginya angka pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh dua sektor dominan yakni sektor penggalian dan pertambangan. Produk domestik bruto (PDRB) yang dihasilkan kedua sektor tersebut masing-masing 36,72 persen untuk sektor pertambangan dan 17,98 persen dari sektor penggalian.

Kendati angkanya besar, namun hal ini memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Tren pertambangan dan penggalian menjadi ancama besar bagi ekosistem. Ekonomi hijau hadir untuk menanggulangi hal ini.

Ekonomi hijau akan berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan mengurangi dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya adalah mendorong sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk memenuhi permintaan konsumen sambil melindungi alam, hutan dan lahan sebagai penyedia.

Dukungan Inggris Terhadap Ekonomi Hijau di Papua dan Papua Barat

Program ini mendapat perhatian dari UK Climate Changa Unit (UKCCU), sebuah lembaga perubahan iklim Inggris. UKCCU menggelontorkan dana sebesar 400 miliar untuk pengembangan ekonomi hijau di Papua dan Papua Barat.

Dari bantuan tersebut, pemerintah mendorong sejumlah komoditas. Di antaranya pengembangan rumput laut difokuskan di Teluk Wondama serta Raja Ampat, perkebunan kakao di Manokwari Selatan, buah pala di Fakfak, kopi di Pegunungan Arfak, dan komoditi kelapa di sejumlah kabupaten seperti Manokwari. 

Kendati demikian, pandemi Covid-19 memaksa hubungan kerja sama antara negeri di timur Indonesia itu dan Inggris pupus. Tahun 2021 ini, Inggris memutuskan untuk tidak lagi mendanai program ekonomi hijau di Papua dan Papua Barat.

Kepala Balai Penelitian dan pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua, Charlie Heatubun, mengatakan bahwa pengakhiran hubungan kerja itu didasari atas pandemi. Ia menjelaskan bahwa Inggris mengalami tekanan ekonomi sehingga memutuskan untuk berhenti bekerja sama.

“Inggris mengalami pandemi Covid-19 yang berat dan ekonomi mereka cukup tertekan. Sehingga setelah direview demi penghematan, mereka sepakat bahwa harus ada yang dikorbankan. Salah satunya dukungan dana pada program ekonomi hijau,” jelasnya.

Meski tidak bisa memberikan dukungan dana, Charlie menyebut bahwa Inggris tidak mundur dalam dukungan mereka terhadap Provinsi Konservasi di Papua Barat. Menurutnya, hal ini merupakan program yang dapat menyelamatkan dunia dari krisis iklim.

“Meski tak lagi menyokong pendanaan, tapi duta besar Inggris mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mundur untuk mendukung Papua Barat sebagai provinsi konservasi yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi iklim dunia saat ini,” sambungnya.

Semangat Ekonomi Hijau: Berdayakan Pemuda Papua dan Papua Barat

Dalam mengembangkan sumber daya alam dengan cara yang tepat, pemerintah Provinsi  Papua menggelar acara pelatihan Training of Trainers bagi pelatih dan pendamping program ekonomi hijau di Papua.

Program ini melaksanakan pelatihan bagi 15 pelatih dan pendamping program pertumbuhan ekonomi hijau Papua dan Papua Barat. Fokus pelatihan terletak pada pelatihan manajemen keuangan rumah mengacu pada modul GAFE (Get Ahead & Financial Education) yang dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO).

“Ini adalah upaya yang dilakukan oleh Program Ekonomi Hijau Papua untu merespons kebutuhan kelompok-kelompok binaan Ekonomi Hijau Papua yang membutuhkan penguatan manajemen keuangan rumah tangga,” jelas Yoniman Ronting, Kepala Bidang Perindustrian, Disperindagkop UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, mengutip suarapapua.

“Sehinggasetiap individu maupun kelompok binaan dapat memiliki pemahaman yang baik dalam berwirausaha dan mengembangkan usaha,” sambungnya.

Dengan adanya pelatihan tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam mereka sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

 

Sumber:

Kapisa, Hans Arnold. 2021. Program ekonomi hijau Papua Barat tak lagi dapat dukungan Inggris. Antara edisi 6 Juni 2021.

Mubyarsah, Latu Ratri. 2020. Kerajaan Inggris Dukung Papua-Papua Barat Kembangkan Ekonomi Hijau. Jawapos edisi 29 Oktober 2020.

Pabika, Agus. 2021. Program Ekonomi Hijau Diharapkan Tingkatkan Minat Wirausaha Anak Muda Papua. Suara Papua edisi 14 Maret 2021.

Sahid. 2021. Pembangunan Ekonomi Hijau di Papua dan Papua Barat: Peluang dan Tantangan. Kementerian PPN/Bappenas edisi 16 Februari 2021.

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments