Yohanes Akwan SH, Ketua Gabungan Serikat Buruh Indonesia Papua Barat menyayangkan sikap Badan Kepagawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) yang tidak menunjukkan komitmennya terhadap jatah atau formasi 80% bagi Orang Asli Papua (OAP) pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Pada pertemuan regional tentang jatah CPNS di Papua Barat, sudah timbul kesepakatan formasi 80% untuk OAP dan 20% untuk non OAP. Namun kesepakatan ini dilanggar oleh BKN-RI. OAP hanya diberikan jatah 20% atau sebanyak 20 ribu. Ini tidak betul,” ujar Yohanes Akwan yang kerap dipanggil Anes.
Masih menurut Anes, pusat seharusnya memperhatikan komitmen ini, karena kewenangan kelulusan itu sepenuhnya ada di pemerintah pusat.
“Bupati Teluk Bintuni tidak punya kewenangan untuk menentukan kelulusan CPNS, semua merupakan keputusan pusat. Ini harus kita kembalikan lagi kepada pusat, kita harus dorong untuk kembali ke komitmen awal, yaitu 80% jatah CPNS itu harus kepada OAP,” imbuh Anes.
Anes menambahkan, masyarakat harus membentuk tim untuk bertemu dengan MRP dan mendesak Gubernur Papua Barat untuk membatalkan SK yang sudah dikeluarkan dan kembalikan kewenangan penentuan kelulusan kepada masing-masing daerah administrasi.
“Kita harus bentuk tim. Kita harus ketemu dengan MRP agar gubernur membatalkan SKnya itu. Kita harus mendesar pemerintah pusat untuk memberikan tambahan kuota kepada OAP sebagai PNS. Kami juga diberikan kewenangan hanya sebatas administrasi, sedangkan kewenangan hukum dan politik tidak diberikan. Ini salah. Kita harus membatalkan itu,” pungkas Anes.
Kendali politik dan hukum yang tetap berada di bawah kendali pemerintah pusat menurut Yohanes ini semakin tidak sehat. OAP seharusnya bisa menentukan sendiri kebijakan-kebijakan potensial di daerahnya.
