Bintuni, BUR – Kepala Badan Penggelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Herman Kayame, memanjatkan syukur atas kembali diraihnya Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat kepada Kabupaten Teluk Bintuni.
Menurut Kayame, perolehan WTP ini merupakan sinergi yang baik dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melayani masyarakat dengan semangat transparansi.
“Jadi, ini semua hasil karya Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga saya ucapkan terima kasih kepada semua OPD karena sudah menjalankan tugas tugasnya dengan baik, terutama dalam penggelolaan keuangan sehingga kita masih berada dalam posisi WTP,” ujar Kayame.
Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat-pejabagt sebelumnya yang telah memberikan sebuah legacy yang baik hingga Teluk Bintuni berturut-turut mendapatkan WTP sebanyak 6 kali.
“Selain itu, ungkapan terima kasih juga kepada bapak bapak terdahulu yang sudah bekerja keras dalam melaksanakan penggelolaan keuangan dengan baik, sehingga di tahun ini Bintuni masih bertahan di posisi yang sama,” lanjutnya.
Namun pemberian WTP oleh BPK RI tersebut dengan catatan yang menurut Kayame dimungkinkan ada kesalahan dalam penyampaian laporan yang tertinggal. Hal ini merupakan koreksi agar segera berbenah diri terutama dalam hal anggaran.
“Nah, tadi ada catatan khusus dari BPK bahwa, masih ada sisah kas di Bendahara OPD, ini perlu merupakan sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan di tahun-tahun mendatang. Sehingga di akhir tahun 31 Desember, semua kas di bendahara harus nol, kemungkinan kasnya kosong tetapi bendaharanya tidak menyampaikan laporan, maka dianggap uang masih ada,” imbuhnya.
“Harapan saya, kita terus pertahankan opini WTP ini, bila perlu ditingkatkan lagi. Mari bekerjasama agar dalam penggelolaan keuangan seperti tahun sebelumnya agar dalam pemeriksaan BPK kita berikan dengan benar dan nyata,” ujar Kayame menutup rilis persnya.
