Manokwari, 15 Juni 2025 — Anggota DPR RI dan DPD RI menggelar kegiatan reses di Manokwari, Papua Barat, untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan mahasiswa terkait isu-isu strategis di Tanah Papua. Acara yang berlangsung di Aula Hotel Aston, Minggu (15/6) malam, membahas secara mendalam soal dampak investasi, kerusakan lingkungan, hingga krisis listrik yang masih dirasakan warga di berbagai daerah.
Anggota DPR RI Komisi X, Drg. Alfons Manibuy, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang disampaikan aktivis dan perwakilan masyarakat. Ia menyoroti secara khusus isu investasi di Blok Wabu, Papua Pegunungan, dan dampaknya terhadap masyarakat adat serta lingkungan sekitar.
“Kami memang sedang dalam masa reses, sehingga belum bisa langsung bertemu Presiden atau Menko. Tapi prinsipnya jelas: investasi seperti Blok Wabu tidak boleh mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Kalau dikelola dengan benar, potensinya besar untuk meningkatkan penerimaan daerah, bukan hanya provinsi, tapi juga kabupaten-kabupaten di Papua Barat,” ujar Alfons, yang juga mantan Bupati Teluk Bintuni.
Terkait penolakan masyarakat terhadap proyek Blok Wabu, Alfons menegaskan bahwa dirinya tetap berada di pihak rakyat. Ia berkomitmen memperkuat pengawasan agar investasi tidak merugikan masyarakat adat dan lingkungan hidup.
Di sisi lain, krisis listrik juga menjadi perhatian serius. Alfons mengatakan, ia akan segera berkoordinasi dengan General Manager PLN Papua guna mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke pelosok Papua.
“Papua butuh keadilan energi. Harus ada distribusi listrik yang setara dengan wilayah lain di Indonesia,” tegasnya.
Senada dengan itu, anggota DPR RI dari Partai NasDem, Cheroline Makalew, menyoroti minimnya data pemerintah daerah terkait kampung-kampung yang belum dialiri listrik.
“Saya sudah mengunjungi lima kabupaten di Papua Barat. Salah satu kendala utama adalah belum adanya data akurat dari pemda. Kami butuh data ini agar kebutuhan masyarakat bisa direspons,” jelas Cheroline.
Ia juga mengungkapkan bahwa keluhan masyarakat terkait listrik di Kabupaten Teluk Wondama dan Teluk Bintuni telah diteruskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PLN. Beberapa kampung di Teluk Wondama kini mulai mendapat respon positif dari pihak PLN.
Sementara itu, perwakilan dari Ormas Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat berharap agar seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti di forum reses semata, tetapi betul-betul diperjuangkan di Senayan.
“Masyarakat Papua Barat menaruh harapan besar kepada para wakil rakyat, seperti Pak Alfons, Ibu Cheroline, dan juga Pak Filep dari DPD RI. Kami ingin suara dari bawah ini betul-betul didengar dan dibela,” ujar perwakilan Parjal di akhir acara.
