PAPUA BARAT — Tuduhan dugaan permintaan uang sebesar Rp500 juta yang menyeret Faisal Kelian, salah satu calon Ketua PSSI Papua Barat, dibantah keras oleh kuasa hukumnya, Yohannes Akwan, S.H., M.AP., M.H. Ia menilai tuduhan yang beredar tersebut sebagai fitnah yang berpotensi mencederai nama baik dan kehormatan kliennya.
Merespons tuduhan tersebut, Yohannes menyampaikan teguran terbuka kepada pihak yang menyebarkan pernyataan dimaksud. Ia meminta agar tuduhan yang mengaitkan Faisal Kelian dengan permintaan uang Rp500 juta kepada sesama calon Ketua PSSI Papua Barat segera ditarik dan dicabut, disertai klarifikasi terbuka dalam waktu 1×24 jam.
Yohannes menegaskan, kliennya tidak pernah meminta uang Rp500 juta sebagaimana narasi yang beredar. Karena itu, ia meminta pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut tidak menjadikan ruang publik sebagai arena menyampaikan klaim yang belum disertai bukti dan berpotensi merugikan pihak lain.
“Perlu saya pertegas, Faisal Kelian, yang juga calon Ketua PSSI Papua Barat, tidak pernah meminta uang Rp500 juta kepada calon Ketua PSSI Papua Barat lainnya. Isi yang beredar itu adalah fitnah,” tegas Yohannes.
Menurutnya, tuduhan mengenai permintaan uang dalam jumlah besar bukan persoalan ringan. Apalagi, pernyataan tersebut berpotensi membentuk persepsi publik terhadap seseorang yang tengah mengikuti proses pencalonan dalam organisasi olahraga.
Ia menilai setiap tuduhan yang disampaikan kepada publik harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar menjadi narasi yang berkembang tanpa pembuktian.
“Kami memberikan teguran terbuka kepada pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut. Kami meminta agar pernyataan yang kami nilai sebagai fitnah itu segera ditarik dan dicabut dalam waktu 1 x 24 jam,” ujarnya.
Yohannes menjelaskan, tenggat waktu 1×24 jam tersebut dihitung sejak teguran terbuka disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Dalam kurun waktu itu, pihak penyebar tuduhan diminta menunjukkan itikad baik dengan menarik pernyataannya serta menyampaikan klarifikasi secara terbuka.
Ia juga mengingatkan agar dinamika pencalonan Ketua PSSI Papua Barat tidak dimanfaatkan untuk melontarkan tuduhan yang dapat menyerang reputasi maupun kehormatan calon tertentu.
“Jangan menggunakan ruang publik untuk membangun opini dan menyerang kehormatan seseorang melalui tuduhan yang belum terbukti. Setiap pernyataan harus memiliki dasar dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.
Yohannes menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti pada teguran terbuka apabila tuntutan pencabutan pernyataan tersebut tidak diindahkan. Langkah hukum, kata dia, menjadi opsi yang akan ditempuh untuk melindungi hak dan nama baik kliennya.
“Jika dalam waktu 1 x 24 jam tidak ada pencabutan, kami akan menempuh langkah hukum. Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara bertanggung jawab melalui mekanisme hukum, bukan melalui pembentukan opini yang merugikan nama baik seseorang,” tegas Yohannes.
Ia menyebut teguran terbuka tersebut sebagai kesempatan bagi pihak penyebar tuduhan untuk menyelesaikan persoalan secara bertanggung jawab sebelum sengketa berlanjut ke ranah hukum.
Yohannes berharap setiap pihak dapat menjaga etika dalam menyampaikan informasi dan menghormati proses pencalonan Ketua PSSI Papua Barat, sehingga dinamika organisasi tidak berkembang menjadi serangan personal melalui tuduhan yang belum terverifikasi.



