Buton Selatan, 1 Oktober 2025 – Talud penahan ombak di kawasan pesisir Kelurahan Majapahit, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan mengalami kerusakan parah. Beberapa titik di Lingkungan Sauwolo, Bonelalo, dan Majapahit dilaporkan rusak dengan panjang bervariasi antara 20 hingga 100 meter.
Kerusakan tersebut sebenarnya telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Namun, hingga kini belum ada langkah perbaikan sehingga kondisinya semakin memprihatinkan. Dari pantauan di lapangan, badan talud tampak retak, bahkan sebagian telah hancur hingga menyisakan puing-puing batu yang berserakan di bibir pantai.
Situasi ini menimbulkan keresahan warga sekitar. Mereka khawatir saat musim barat tiba dalam beberapa bulan ke depan, gelombang pasang dapat memperparah kerusakan dan mengancam rumah-rumah di pesisir.
Ketua RW 2 Lingkungan Bonelalo, Ali Sastranijoyo, mengungkapkan bahwa warga sudah berulang kali menyampaikan keluhan terkait kerusakan talud tersebut.
“Talud ini sudah rusak sekitar empat tahun lalu, tapi sampai sekarang belum ada perbaikan. Setiap musim barat, gelombang air laut semakin memperburuk kerusakan. Kami sudah melaporkannya kepada pemerintah agar ada penanganan serius,” ujarnya.
Hal senada disampaikan warga pesisir, La Ode Aufin, yang mengaku selalu waspada ketika musim barat tiba.
“Kalau sudah musim barat, kita siaga terus. Apalagi kalau pasangnya malam hari, kita tidak bisa tidur. Talud yang masih ada saja air laut sudah sampai di dapur rumah, apalagi kalau sudah hancur begini. Takutnya rumah bisa kena hantam ombak,” keluhnya.
Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kerusakan talud tersebut demi keselamatan warga dan keberlangsungan permukiman pesisir.
Menanggapi hal itu, Firman Akbar Symaun, ST., M.Si, Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton Selatan, menyampaikan bahwa kegiatan pembangunan talud Majapahit sudah masuk dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sumber anggarannya masuk di BNPB yang prosenya diawali dari SK Bupati.
“Pemda sudah mengajukan usulan anggaran untuk rehabilitasi talud penahan ombak di wilayah Majapahit. Untuk usulannya sebenarnya masuk ke BNPB, tapi ada regulasi dari pusat bahwa kegitan fisiknya nanti lewat dinas PU”, jelasnya.
Beliau menambahkan bahwa rencana pembangunan talud ini melewati proses yang panjang. Sejak akhir tahun 2023, tahap validasi dan asistensi lapangan telah dilalui. Saat ini, pihaknya baru saja selesai membuat dokumen perencanaan anggaran, yang selajutnya didorong kepusat untuk mendapat persetujuan dari kementrian keuangan.
“Untuk perencanaannya, tahun ini sudah selesai dibuat. Saat ini kami masih menunggu keluarnya keputusan dari kemenkeu. Mudah-mudahan bisa segera terealisasi agar masyarakat tidak lagi khawatir saat musim barat datang,” tambahnya.
Dengan kondisi ini, warga pesisir Majapahit kini menunggu langkah nyata dari pemerintah untuk melindungi pemukiman mereka dari ancaman abrasi dan gelombang pasang yang terus mengintai.
Selajutnya, untuk diketahui, rencana pembangunan talud di Kelurahan Majapahit ini belum dapat dipastikan akan dibangun pada 2026 ke depan. Oleh karena itu, perlu ada perhatian serius dari pemda untuk terus memantau dan mendorong terealisasinya kegiatan tersebut.
La Ode Erfin
