Buton, 14 Desember 2025 — Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemerhati Aspirasi Rakyat (LSM GPAR) Buton mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Buton agar segera menindaklanjuti persoalan retribusi serta memperbaiki infrastruktur Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Pasawajo yang hingga kini dinilai belum memiliki kejelasan.
Ketua LSM GPAR Buton, Muhammad Samin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempertanyakan persoalan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sejak 24 Juli 2025, namun sampai saat ini belum mendapatkan penjelasan resmi maupun tindak lanjut yang konkret.
“Sejak 24 Juli 2025 kami telah meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan retribusi dan infrastruktur TPI Pasawajo. Namun hingga hari ini belum ada kejelasan yang disampaikan kepada publik,” kata Muhammad Samin, Minggu (14/12).
Menurutnya, keberadaan TPI memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas ekonomi nelayan serta meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan retribusi dan ketersediaan infrastruktur yang memadai harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
LSM GPAR Buton, lanjut Samin, menilai lambannya respons pemerintah daerah dapat berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan serta berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola keuangan daerah.
“Kami meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Buton segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat, khususnya nelayan, terkait mekanisme retribusi dan rencana perbaikan maupun pengembangan infrastruktur TPI Pasawajo,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa LSM GPAR Buton akan terus melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap persoalan tersebut hingga ada kejelasan dan langkah nyata dari pemerintah daerah.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat nelayan. Pemerintah daerah harus segera bertindak dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut,” tutup Muhammad Samin.
