Manokwari — Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional kembali menjadi pengingat bahwa situasi hak-hak fundamental di Tanah Papua masih jauh dari kondisi ideal. Berbagai organisasi masyarakat sipil, aktivis HAM, dan kelompok adat menyuarakan keprihatinan mengenai memburuknya pemenuhan hak sipil dan politik (SIPOL) serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB) di wilayah tersebut.
Menurut Direktur Jaringan Advokasi Sosial dan Lingkungan (JASOIL) Tanah Papua, Petrus Amafnini, hak SIPOL masyarakat Papua semakin terhimpit oleh menguatnya praktik militerisme dan pembungkaman ruang berekspresi. Aktivis, mahasiswa, dan pembela HAM disebut kerap menghadapi intimidasi, pembubaran kegiatan, hingga kriminalisasi ketika menyuarakan pendapat yang berbeda dengan pemerintah.
“Ruang demokrasi di Papua semakin sempit. Kritik dianggap ancaman, dan aparat keamanan merespons dengan pendekatan represif,” kata Direktur Eksekutif Jasoil Tanah Papua Petrus Amafnini. Ia menambahkan bahwa pola pembungkaman ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga menjalar ke wilayah pedalaman yang minim akses informasi.
Di sisi lain, hak EKOSOB masyarakat adat Papua juga dinilai semakin terkikis seiring semakin masifnya proyek-proyek pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan perizinan pengelolaan hutan, tambang, dan perkebunan disebut sering mengabaikan hak ulayat dan ruang hidup masyarakat adat yang menjadi pemilik sah tanah dan sumber daya tersebut.
Masyarakat adat mengeluhkan bahwa izin-izin tersebut tidak hanya mempersempit ruang hidup mereka, tetapi juga merusak lingkungan yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama. “Kami kehilangan tanah, hutan rusak, sungai tercemar, tetapi tidak mendapatkan manfaat apa pun dari apa yang disebut pembangunan,” ujar Petrus Amafnini.
Lanjut Kata Petrus, yang menilai bahwa pembangunan di Papua sering dijalankan tanpa konsultasi bermakna dan tidak mengacu pada prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Akibatnya, proyek yang mengatasnamakan pembangunan justru memperparah kesenjangan sosial dan menghancurkan struktur sosial masyarakat adat.
Memperingati Hari HAM Internasional, Jasoil Tanah Papua menyerukan pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil langkah konkret dalam menghentikan pembungkaman sipil, mengurangi pendekatan keamanan, serta meninjau ulang seluruh kebijakan perizinan yang berdampak pada masyarakat adat Papua. Ia menegaskan bahwa pemenuhan HAM harus menjadi dasar utama dalam setiap proses pembangunan di Tanah Papua.
