Manokwari — Perubahan kebijakan anggaran dan pola perizinan yang diterapkan pemerintah pusat mulai menimbulkan tekanan baru bagi pemerintah daerah, khususnya kabupaten di Papua Barat. Di satu sisi, sistem pembiayaan berbasis reimbursement membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Di sisi lain, dihapusnya izin prinsip di tingkat gubernur menyebabkan proses perizinan investasi kini sepenuhnya bertumpu pada kabupaten/kota.
Dengan mekanisme reimbursement, pemerintah daerah harus membiayai program terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian dari pusat setelah proses verifikasi. Kondisi ini membuat hanya program prioritas yang dapat berjalan, sementara daerah dengan ruang fiskal kecil menghadapi kesulitan mengelola arus kas.
Menurut Yohanes Akwan, SH., MAP., yang mengutip analisis pakar ekonomi dan pemerintahan nasional, kebijakan ini menjadi tantangan berat bagi kepala daerah. “Pakar menilai bahwa daerah harus lebih kreatif mencari sumber PAD, tetapi pada saat yang sama memperbaiki layanan perizinan agar investor merasa aman dan tidak terbebani,” ujarnya.
Akwan menyebut pandangan pakar bahwa hilangnya izin prinsip di tingkat provinsi justru berpotensi memperpanjang proses administrasi apabila kabupaten belum memiliki sistem pelayanan perizinan yang memadai. Kesiapan SDM dan infrastruktur pelayanan yang belum merata di Papua Barat dinilai dapat menciptakan “bottle neck” investasi.
“Pakar menyebut bahwa investasi bisa berhenti hanya karena administrasi daerah tidak siap. Ini berpotensi menjadi jebakan kebijakan, di mana tanggung jawab diperbesar tetapi dukungan sistem tidak mengikuti,” kata Akwan.
Situasi ini juga berimbas pada kemampuan kabupaten dalam menarik investasi baru. Beberapa daerah di Papua Barat masih bergantung pada transfer pusat, sehingga tuntutan kemandirian fiskal dan pencarian PAD menjadi tantangan besar. Bahkan, jika tidak diantisipasi, peluang investasi strategis di sektor sumber daya alam dan jasa dapat melambat.
Di tengah tekanan fiskal nasional, pemerintah pusat mendorong daerah meningkatkan kemandirian melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan investasi berbasis tata ruang. Namun, tanpa perbaikan layanan perizinan dan penguatan kapasitas birokrasi, kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan perizinan dikhawatirkan justru menghambat pembangunan dan pelayanan publik di Papua Barat.
Saat ini, pemerintah daerah terus mencari formula terbaik untuk menjaga keseimbangan antara pelayanan publik, pembangunan, dan kemandirian fiskal, sembari berupaya memastikan iklim investasi tetap kondusif.
