Buton Selatan — Puluhan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penyambung Lidah Rakyat (GEMPUR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Buton Selatan, Senin (3/11/2025).
Aksi tersebut menyoroti sejumlah persoalan daerah, mulai dari dugaan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), persoalan ganti rugi lahan pembangunan Batalyon, hingga pemerataan program Makan Bergizi Gratis.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan GEMPUR, Rizal Palapa, menyuarakan tuntutan agar Pemerintah Kabupaten Buton Selatan segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi dugaan kebocoran APBD dan memperbaiki tata kelola anggaran daerah.
“Kami meminta kepada Bapak H. Muh. Adios selaku Bupati Buton Selatan untuk memanggil seluruh pejabat dinas teknis terkait — seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, serta para asisten sekretariat daerah dan kontraktor se-Buton Selatan — untuk berdialog secara terbuka,” ujarnya dengan nada lantang di tengah aksi.
Rizal menilai, kebocoran APBD salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap sistem perizinan pengelolaan sumber daya alam, terutama pada sektor galian C. Ia meminta pemerintah daerah bersikap tegas agar tidak terjebak dalam praktik pengelolaan yang diduga dikendalikan oleh oknum tertentu.
“Pada tahun 2024 lalu, diduga ada salah satu oknum kontraktor yang sempat melaporkan Pemda ke Aparat Penegak Hukum (APH). Anehnya, sekarang orang itu kembali lagi dan justru seolah menjadi pengatur. Padahal PAD kita bocor karena ulah oknum seperti ini. Kenapa sekarang tidak ada lagi keberatan dari pihak tersebut?” tegas Rizal.
Selain isu kebocoran APBD, GEMPUR juga menyoroti ketidakjelasan terkait biaya ganti rugi lahan dan tanaman seluas 50 hektar untuk rencana pembangunan Batalyon di wilayah Buton Selatan. Menurut mereka, Pemerintah Daerah gagal membangun komunikasi yang transparan dengan masyarakat terdampak, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian.
“Kami mendapat informasi dari warga bahwa sebagian pohon di lahan mereka sudah ditebang oleh Pemda, sementara ganti ruginya belum dibayarkan. Lantas bagaimana perhitungannya? Apakah yang diganti hanya tanaman atau termasuk tanahnya juga?” tanya Rizal.
Ia juga berharap, jika persoalan ganti rugi lahan atau tanaman sudah diselesaikan, setiap pohon dapat di_inventarisasi menjadi aset pemda.
Aksi yang berlangsung damai dan tertib tersebut akhirnya direspons oleh pihak pemerintah daerah. Sejumlah perwakilan GEMPUR kemudian dipersilakan masuk ke kantor bupati untuk berdialog langsung dengan bpk. Bupati Buton Selatan.
