Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI, Drg. Alfons Manibui, menegaskan sikap tegasnya terhadap rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas). Menurutnya, pemerintah harus menjaga bahkan memperkuat alokasi DBH bagi daerah penghasil, karena dana tersebut merupakan pilar utama desentralisasi fiskal dan kunci pemerataan pembangunan nasional.
Pilar Desentralisasi Fiskal Tidak Boleh Dilemahkan
Dalam paparannya, Alfons menilai bahwa pemotongan DBH akan merugikan daerah penghasil yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara.
“DBH migas ini adalah pilar desentralisasi fiskal. Banyak daerah penghasil migas masih menghadapi keterbatasan jalan, listrik, dan layanan dasar, padahal mereka berkontribusi besar. Karena itu DBH harus diperkuat, bukan dipotong,” tegas Alfons.
Ia memandang DBH sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuka lapangan kerja baru.
“Kami Kaya Barang, Tapi Tidak Kaya Uang”
Drg. Alfons menambahkan bahwa aspirasi penolakan pemotongan DBH muncul dari berbagai wilayah, terutama Indonesia bagian tengah dan timur, yang merasa belum mendapatkan porsi kesejahteraan yang layak.
“Di semua tempat meneriakkan hal yang sama. Kami di Papua ini hanya kaya barang, tapi tidak kaya uang. Memang ada diberikan, tapi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kami terima,” ujarnya.
Menurutnya, pemotongan DBH bertentangan dengan prinsip pemerataan pembangunan.
“Saudara-saudara dari tengah dan timur selalu menyuarakan hal yang sama. Kami semua menolak pemotongan DBH ini. Ini soal keadilan yang merata dari Sabang sampai Merauke.”
Daerah Penghasil Harus Siap Hadapi Transisi Energi
Alfons juga menekankan bahwa daerah penghasil migas membutuhkan penguatan fiskal untuk mempersiapkan diri menghadapi era transisi energi.
“Penguatan DBH migas akan membantu daerah penghasil menghadapi perubahan ekonomi ke depan. Kita tidak boleh melemahkan mereka dengan pemotongan DBH,” ujarnya.
Mendesak Pemerintah Dengarkan Daerah Penghasil
Di akhir pernyataannya, Drg. Alfons meminta pemerintah pusat agar membuka dialog dan mendengar langsung suara daerah penghasil migas sebelum mengambil keputusan strategis terkait DBH.
“Ini bukan hanya persoalan fiskal. Ini persoalan keadilan, pembangunan, dan masa depan daerah penghasil migas di Indonesia yang merata, dari Sabang sampai Merauke.” pungkasnya.
