Efisiensi anggaran pada dasarnya bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. – Yohanes Akwan S.H., M.A.P – Direktur Eksekutif YLBH Sisar Matiti
Namun, ketika kebijakan ini diterapkan secara tidak tepat—misalnya dengan memangkas pos perlindungan hutan—risiko dan laju deforestasi justru dapat meningkat. Pengurangan dukungan terhadap pengawasan, penegakan hukum, serta program konservasi membuka celah bagi eksploitasi kawasan hutan yang tidak terkendali.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih agresif mencari sumber pembiayaan pembangunan.
Dalam konteks ini, kepala daerah seperti bupati, sebagai pemegang kewenangan perizinan wilayah, menghadapi dilema antara menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tekanan fiskal dapat memunculkan kecenderungan untuk melepaskan atau mengalihfungsikan kawasan hutan demi investasi dan pemasukan jangka pendek. Di sinilah letak tantangannya: menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan komitmen terhadap perlindungan lingkungan.
Bagi masyarakat adat, situasi ini berpotensi menimbulkan dampak yang lebih serius.
Pelepasan kawasan hutan tidak hanya berarti hilangnya ruang hidup, tetapi juga tergerusnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) yang melekat pada keberadaan wilayah adat. Hutan bukan sekadar sumber daya, melainkan bagian dari identitas, sistem pengetahuan, serta keberlanjutan hidup mereka. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran perlu dirancang secara hati-hati agar tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.
