MANOKWARI — Sebuah video asusila yang diduga melibatkan dua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat beredar luas di masyarakat. Video berdurasi pendek itu memperlihatkan adegan tak senonoh antara pria dan wanita yang disebut-sebut sebagai ASN dan tenaga honorer berinisial R dan T.
Peredaran video ini mengundang reaksi keras dari publik. Bukan hanya dianggap mencoreng nama baik pemerintah daerah, kasus ini juga dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap etika profesi seorang abdi negara.
Direktur Eksekutif YLBH Sisar Matiti, Yohannes Akwan, S.H., M.A.P., C.L.A., mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan. Ia menegaskan, penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya kepada pelaku dalam video, tetapi juga kepada pihak yang menyebarkannya. “Ini bukan sekadar masalah moral. Ini soal tanggung jawab dan integritas ASN yang seharusnya menjadi teladan,” ujar Akwan di Manokwari, Rabu, 22 Oktober 2025.
Ia juga mendorong Inspektorat Provinsi dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar tidak tinggal diam. Dua lembaga tersebut dinilai memiliki tanggung jawab menelusuri latar belakang kasus dan memeriksa kedua oknum sesuai prosedur kepegawaian.
Video tersebut diduga melanggar Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur larangan distribusi dan penyebaran konten bermuatan pornografi di ruang digital. “Siapa pun yang memproduksi dan menyebarkan video ini harus diberi sanksi tegas, baik secara hukum maupun etik,” tegas Akwan.
Kasus ini kembali menyoroti lemahnya pengawasan internal di lingkungan birokrasi Papua Barat. Sementara masyarakat menanti sikap tegas dari pemerintah daerah, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemprov Papua Barat. Atmosfer di perkantoran pemerintahan provinsi pun mendadak ramai. Bisik-bisik soal siapa dua sosok dalam video itu beredar lebih cepat dari klarifikasi yang belum kunjung datang.
